Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 berlanjut ke babak baru. Setelah dua tahun batal karena pandemi, kini ajang balap mobil listrik tersebut menemui titik terang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Oktober 2021 resmi mengumumkan penyelenggaraan Formula E Jakarta dijadwalkan terselenggara 4 Juni 2022 mendatang.

Anies juga baru-baru ini buka suara dengan ajang yang sudah direncanakan sejak 2019 itu.

Salah satunya adalah mengumumkan struktur panitia pelaksana yang akan turun langsung dalam penyelenggaraan Formula E.

Anies memperkenalkan steering committee atau dewan pengarah Formula E dari kalangan elite politik yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Baca juga: Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Meski Bambang dalam kepanitiaan berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Mobil Indonesia (IMI).

Penunjukan Bambang Soesatyo, kata Anies, sebagai bentuk kolaborasi penyelenggaraan Formula E.

"Nanti akan ada steering committee yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo," kata Anies, Kamis (25/11/2021).

Senin (29/11/2021) kemarin, Anies juga mengumumkan Ketua Pelaksana penyelenggaraan Formula E yang resmi diisi oleh Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni bukan orang asing lagi di kalangan politikus. Anggota DPR RI Fraksi Nasdem juga dikenal sebagai pengusaha dengan julukan Crazy Rich Tanjung Priok.

Anies mengatakan, perbincangan Formula E dengan Sahroni sudah lama diperbincangkan, namun baru kali ini diumumkan ke publik.

Baca juga: Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Anies mengatakan, penunjukan kedua elite politik ke penyelenggaraan Formula E semata-mata hanya untuk pendampingan saja.

Karena kedua elite tersebut, kata Anies, kebetulan merupakan pengurus inti Ikatan Mobil Indonesia.

Minta pendampingan KPK

Setelah resmi ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni mengatakan akan menuntaskan gelaran tersebut dengan sukses.

Termasuk dugaan kasus korupsi yang kini sedang dalam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sahroni mengatakan, panitia Formula E akan bersurat ke KPK untuk mendapat pendampingan dan pengawasan langsung di lapangan.

"Untuk KPK nanti saya berkirim surat, meminta untuk audiensi dengan KPK sendiri dengan panitia untuk meminta langsung pendampingan dan pengawasan ketat dari awal sampai akhir," kata Sahroni.

Baca juga: Alasan Anies Sebelumnya Ogah Bicara Formula E Jakarta

Selain KPK, Sahroni juga menyebut akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit semua proses pelaksanaan Formula E.

"Jadi bukan hanya KPK, tapi BPK juga saya akan meminta untuk tetap diawasi secara audit," tutur dia.

Serahkan berkas tambahan ke KPK

Senin kemarin PT Jakarta Propertindo kembali mendatangi kantor KPK untuk menyerahkan dokumen tambahan terkait dengan penyelenggaraan Formula E.

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan, penyerahan dokumen tersebut dilakukan atas permintaan KPK.

"Kami datang untuk menyampaikan dokumen tambahan atas permintaan KPK, kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi dengan bapak-ibu di KPK," ujar Widi.

Baca juga: JakPro Serahkan Dokumen Penyelenggaraan Formula E Setebal 1.000 Halaman ke KPK

Widi juga didampingi oleh Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bambang Widjojanto.

Bambang mengatakan, KPK saat ini sedang menjalankan upaya pencegahan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan Formula E.

"Saya sangat yakin, apa yang dilakukan oleh KPK dan di-support penuh oleh Jakpro dan Pemprov DKI ini, akan menghasilkan program yang bersih dan efektif," kata Bambang.

Bambang berharap, apa yang dilakukan PT Jakpro bisa menjadi tren baru di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta untuk membantu KPK.