Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprotes temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kuasa Hukum terduga pelaku berinisial RT dan EO, Tegar Putuhena, menilai Komnas HAM telah melampaui kewenangannya dalam mengambil kesimpulan.

"Komnas HAM melampaui kewenangannya. Dia mengambil kesimpulan bahwa peristiwa (pelecehan dan perundungan) itu ada. Padahal kalau kita cermati dalam konferensi pers itu, tidak ada kita dengar bahwa dia telah memeriksa kasus secara utuh," kata Tegar kepada Kompas.com, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Dalam konferensi pers kemarin, Komnas HAM menyatakan bahwa korban MS telah mengalami perundungan dan pelecehan seksual di kantornya.

Selain dengan ejekan, tindakan itu dilakukan dengan pemaksaan untuk mencopot baju, mendorong bangku kerja, serta pemukulan terhadap MS.

Komnas HAM pun merekomendasikan KPI menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pegawai yang dinyatakan bersalah.

Namun, Tegar menilai, kesimpulan itu diambil Komnas HAM tanpa melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

"Dia cuma panggil beberapa pegawai KPI, komisoner KPI, Kapolres Jakarta Pusat, lalu psikiater dan ahli. Tapi kan apakah peristiwa (pelecehan dan perundungan) itu benar-benar ada? Untuk menentukan peristiwa ada atau tidak harus komprehensif melakukan pemeriksaan," ujar Tegar.

Baca juga: Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Tegar mempertanyakan mengapa Komnas HAM dalam pemeriksaan yang dilakukan sejak September lalu itu tidak pernah sekalipun memanggil kliennya untuk dimintai keterangan.

"Kami tidak pernah dipanggil sebagai pihak yang dituduh. Enggak pernah diberikan ruang untuk bela diri. Padahal hak membela diri itu kan hak asasi manusia juga, tapi dilanggar oleh Komnas HAM. Komnas HAM ini sedang bela apa?" kata Tegar.

Selain itu, Tegar juga mempertanyakan apakah Komnas HAM telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual dan perundungan.

"Dia (MS) bilang 2017 dilempar ke kolam (di sebuah hotel), apakah Komnas HAM sudah ke sana? Benar ada kolam renangnya? Itu tidak pernah dilakukan," kata Tegar.

Baca juga: Haikal Hassan: Jangan Berbondong-bondong ke Jakarta! Kalau Kasus Covid-19 Tinggi, Reuni 212 Disalahin...

Ia pun enggan menanggapi lebih jauh soal temuan Komnas HAM dan lebih memilih menungggu hasil penyelidikan Polres Jakarta Pusat.

"Kalau (penyelidikan) Komnas HAM kemarin kami lihat hanya sekadar guyonan saja. Mereka juga enggak serius. Jangan-jangan saya duga karena sebentar lagi mau selesai periodesasinya, ada komisoner yang mungkin mau mencalonkan lagi dan menggunakan ini untuk panggung," ujarnya.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada 1 September lalu.

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Baca juga: Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Bahkan ia juga mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015 di ruang kerja.

MS mengaku sudah pernah melaporkan hal tersebut ke atasan dan Polsek Gambir pada 2019 lalu, tetapi laporannya tak pernah ditindaklanjuti.

Komnas HAM akhirnya turun tangan menyelidiki adanya dugaan pembiaran yang dilakukan oleh pimpinan KPI dan kepolisian.