Kompas.com - 01/12/2021, 15:42 WIB
Pengunjung melintas di Alun-alun Kota Depok yang baru diresmikan Wali Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Minggu (12/1/2020). Alun-alun tersebut memiliki berbagai macam fasilitas olahraga, gerai UMKM, hingga working space. KOMPAS.com/M ZAENUDDINPengunjung melintas di Alun-alun Kota Depok yang baru diresmikan Wali Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Minggu (12/1/2020). Alun-alun tersebut memiliki berbagai macam fasilitas olahraga, gerai UMKM, hingga working space.

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari menanggapi pernyataan pengamat hukum Azas Tigor Nainggolan terkait permintaan pencabutan status kota layak anak.

Nessi mengatakan, Kota Depok saat ini belum berstatus kota layak anak.

"Kota layak anak ini ada beberapa tahapan, seperti tahapan pratama, madya, nindya, utama, baru menjadi kota layak anak. Depok itu kan belum kota layak anak. Kita menuju ke sana, kita berupaya ke sana," kata Nessi dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Nessi menyebutkan, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Depok sulit dihapuskan. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak terjadi.

"Jadi yang terpenting bagi kami adalah supaya kekerasan itu bisa menurun. Dan ketika terjadi kekerasan, kami melakukan pendampingan dan kami bantu dari segi psikologis dan bantuan hukumnya," lanjut Nessi.

Pemerintah Kota Depok, lanjut Nessi, melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan penguatan ketahanan keluarga.

Penguatan ketahanan keluarga dilakukan untuk menekan angka kenaikan kasus pelecehan seksual. 

Baca juga: Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Nessi menyebutkan, program penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan mengundang para RW.

"Kita perlu mendapat dukungan dari RW-RW. Jika sudah jalan, pantauan lingkup warganya lebih kecil, seperti bisa mendeteksi secara dini akan adanya timbulnya kekerasan," kata Nessi.

Ia menilai, upaya penekanan angka pelecehan seksual kepada anak tak cukup dengan upaya sosialisasi. DPAPMK melakukan pendidikan parenting kepada orangtua.

“Misalnya di RW itu menghadirkan psikolog untuk bisa membantu penguatan," ujar Nessi.

Nessi melanjutkan, program penguatan ketahanan keluarga menyasar para orangtua. Harapannya, kasus kekerasan kepada anak bisa menurun.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga. Walau dari sisi ekonomi tertekan, tapi apabila fungsi ayah dan ibu berjalan baik, insya Allah tidak terjadi kekerasan," kata Nessi.

Baca juga: Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Sebelumnya, usulan evaluasi status kota layak anak untuk Kota Depok kembali muncul. Bahkan, status kota layak anak dinilai harus dicabut lantaran maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak masih terjadi.

"Saya mempertanyakan ini pada Pemkot Depok dan menteri PPA yang memberi status kota layak anak pada Depok. Ini harus dipertanyakan. Saya pikir harus dicabut karena banyak anak-anak jadi korban," ujar Tigor di kantor Kejaksaan Negeri Depok, Senin.

Tigor menyebutkan, ada kenaikan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Depok. Kenaikan tersebut, lanjut Tigor, berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Kejaksaan Negeri Depok pun mencatat ada tren kenaikan kasus pelecehan seksual. Kejaksaan Negeri Depok menangani sembilan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada November.

“Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Depok menerima 43 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait perkara pidana dengan korban anak,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Andi Rio Rahmat Rahmatu dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Ia merinci, ada sembilan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada November.

“Bulan November ada sembilan kasus (pelecehan seksual anak). Lebih banyak dari bulan-sebelumnya,” ujar Andi.

Adapun SPDP yang diterima Kejaksaan sampai akhir September sebanyak 31 SPDP.

Ada peningkatan penerimaan SPDP dengan korban anak sebanyak 13 kasus pada Oktober dan November. Pada Juli, Kejaksaan menerima 1 SPDP, Agustus 3 SPDP, September 2 SPDP, Oktober 4 SPDP, dan November 9 SPDB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditemukan Kasus Covid-19, 7 SMA di Kota Tangerang Batalkan PTM

Ditemukan Kasus Covid-19, 7 SMA di Kota Tangerang Batalkan PTM

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tak Gagal tapi Diulang

Dirut Jakpro Sebut Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tak Gagal tapi Diulang

Megapolitan
Beberapa Pengeroyok Kakek 89 Tahun di Cakung Belum Tertangkap, Polisi Pegang Data Kendaraan

Beberapa Pengeroyok Kakek 89 Tahun di Cakung Belum Tertangkap, Polisi Pegang Data Kendaraan

Megapolitan
Rumah Jaelani di Pegangsaan Dua Jadi Pilot Project 'Bedah Rumah' oleh Polsek Wilayah Jakarta Utara

Rumah Jaelani di Pegangsaan Dua Jadi Pilot Project "Bedah Rumah" oleh Polsek Wilayah Jakarta Utara

Megapolitan
Dua Siswanya Terpapar Covid-19, SMPN 77 Cempaka Putih Tetap PTM

Dua Siswanya Terpapar Covid-19, SMPN 77 Cempaka Putih Tetap PTM

Megapolitan
18 Sekolah di 4 Kecamatan Jakpus Ditutup Sementara akibat Siswa Positif Covid-19

18 Sekolah di 4 Kecamatan Jakpus Ditutup Sementara akibat Siswa Positif Covid-19

Megapolitan
Formula E Gagal Tender dan Belum Dapat Sponsor, Pemprov DKI Diminta Terbuka

Formula E Gagal Tender dan Belum Dapat Sponsor, Pemprov DKI Diminta Terbuka

Megapolitan
Makam Terduga Korban Pembunuhan oleh Temannya Sendiri di Jatiwaringin Dibongkar untuk Keperluan Otopsi

Makam Terduga Korban Pembunuhan oleh Temannya Sendiri di Jatiwaringin Dibongkar untuk Keperluan Otopsi

Megapolitan
Kronologi Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas, Awalnya Serempetan dan Ada Provokasi Pemotor

Kronologi Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas, Awalnya Serempetan dan Ada Provokasi Pemotor

Megapolitan
Saat Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak Drastis dan RLC Mulai Dipenuhi Pasien

Saat Kasus Covid-19 di Tangsel Melonjak Drastis dan RLC Mulai Dipenuhi Pasien

Megapolitan
PPKM Level 2 Diperpanjang, Jakarta Tetap Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 2 Diperpanjang, Jakarta Tetap Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Mediator Berhalangan Hadir, Sidang Mediasi Yusuf Mansur Kasus Tabung Tanah Ditunda

Mediator Berhalangan Hadir, Sidang Mediasi Yusuf Mansur Kasus Tabung Tanah Ditunda

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Jakarta Akan Ditutup jika Ada Kondisi Ini...

Sekolah Tatap Muka di Jakarta Akan Ditutup jika Ada Kondisi Ini...

Megapolitan
5 Orang yang Terlibat Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Ditetapkan sebagai Tersangka, Berikut Peran-perannya...

5 Orang yang Terlibat Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Ditetapkan sebagai Tersangka, Berikut Peran-perannya...

Megapolitan
Aturan WFO di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan WFO di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.