Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari menanggapi pernyataan pengamat hukum Azas Tigor Nainggolan terkait permintaan pencabutan status kota layak anak.

Nessi mengatakan, Kota Depok saat ini belum berstatus kota layak anak.

"Kota layak anak ini ada beberapa tahapan, seperti tahapan pratama, madya, nindya, utama, baru menjadi kota layak anak. Depok itu kan belum kota layak anak. Kita menuju ke sana, kita berupaya ke sana," kata Nessi dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Depok Meningkat, Ini yang Dilakukan Pemkot

Nessi menyebutkan, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Depok sulit dihapuskan. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak terjadi.

"Jadi yang terpenting bagi kami adalah supaya kekerasan itu bisa menurun. Dan ketika terjadi kekerasan, kami melakukan pendampingan dan kami bantu dari segi psikologis dan bantuan hukumnya," lanjut Nessi.

Pemerintah Kota Depok, lanjut Nessi, melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dengan penguatan ketahanan keluarga.

Penguatan ketahanan keluarga dilakukan untuk menekan angka kenaikan kasus pelecehan seksual. 

Baca juga: Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Nessi menyebutkan, program penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan mengundang para RW.

"Kita perlu mendapat dukungan dari RW-RW. Jika sudah jalan, pantauan lingkup warganya lebih kecil, seperti bisa mendeteksi secara dini akan adanya timbulnya kekerasan," kata Nessi.

Ia menilai, upaya penekanan angka pelecehan seksual kepada anak tak cukup dengan upaya sosialisasi. DPAPMK melakukan pendidikan parenting kepada orangtua.

“Misalnya di RW itu menghadirkan psikolog untuk bisa membantu penguatan," ujar Nessi.

Nessi melanjutkan, program penguatan ketahanan keluarga menyasar para orangtua. Harapannya, kasus kekerasan kepada anak bisa menurun.

"Yang terpenting adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga. Walau dari sisi ekonomi tertekan, tapi apabila fungsi ayah dan ibu berjalan baik, insya Allah tidak terjadi kekerasan," kata Nessi.

Baca juga: Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Sebelumnya, usulan evaluasi status kota layak anak untuk Kota Depok kembali muncul. Bahkan, status kota layak anak dinilai harus dicabut lantaran maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak masih terjadi.

"Saya mempertanyakan ini pada Pemkot Depok dan menteri PPA yang memberi status kota layak anak pada Depok. Ini harus dipertanyakan. Saya pikir harus dicabut karena banyak anak-anak jadi korban," ujar Tigor di kantor Kejaksaan Negeri Depok, Senin.

Tigor menyebutkan, ada kenaikan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Depok. Kenaikan tersebut, lanjut Tigor, berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kota Depok.

Kejaksaan Negeri Depok pun mencatat ada tren kenaikan kasus pelecehan seksual. Kejaksaan Negeri Depok menangani sembilan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada November.

“Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Depok menerima 43 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait perkara pidana dengan korban anak,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Andi Rio Rahmat Rahmatu dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Ia merinci, ada sembilan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada November.

“Bulan November ada sembilan kasus (pelecehan seksual anak). Lebih banyak dari bulan-sebelumnya,” ujar Andi.

Adapun SPDP yang diterima Kejaksaan sampai akhir September sebanyak 31 SPDP.

Ada peningkatan penerimaan SPDP dengan korban anak sebanyak 13 kasus pada Oktober dan November. Pada Juli, Kejaksaan menerima 1 SPDP, Agustus 3 SPDP, September 2 SPDP, Oktober 4 SPDP, dan November 9 SPDB.