Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, disebut sebagai pihak yang mengusulkan dihapusnya anggaran pembangunan sumur resapan untuk 2022 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Politisi PDI-P yang bertindak sekaligus sebagai Ketua Banggar itu pula yang mengetuk palu mencoret anggaran pembangunan sumur resapan pada 2022.

"Itu sih Ketua Banggar sendiri, gitu," kata Wakil Ketua Komisi D/Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, kepada wartawan pada Rabu (1/12/2021).

Nova melanjutkan, dalam rapat yang dihelat hingga tengah malam itu, seluruh anggota Banggar juga menyepakati usulan Prasetio.

Baca juga: DPRD DKI Coret Usulan Anggaran Proyek Sumur Resapan di Jakarta

Prasetio kemudian mengetuk palu mencoret usulan anggaran proyek sumur resapan yang diajukan Pemprov DKI.

Terpisah, Ketua Komisi D Ida Mahmudah juga menyebut bahwa dalam rapat itu, sebagian anggota Banggar mengajukan komplain soal program ini.

"Kalau dari kami, komisi, (usulannya) masih Rp 120-an miliar, itu dari pimpinan komisi--saya selaku wakil ketua komisi dan ketua komisi kami," sebut Nova.

"Terakhir, istilahnya, yang memutuskan adalah pimpinan Banggar yang paling utama. Yang paling utama kan Ketua Banggar besar gitu kan, jadi murni untuk menjadikannya nol," imbuh politikus Nasdem itu.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan pembangunan sumur resapan dengan kisaran nominal Rp 330 miliar kepada Dewan untuk dianggarkan pada 2022.

Anggaran itu lalu masuk ke pembahasan di Komisi D.

Komisi D disebut sempat ingin mencoret usulan itu, namun akhirnya sepakat memangkasnya lebih dari separuh jadi hanya Rp 122 miliar sebelum dibawa ke Rapat Banggar.

Baca juga: Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, padahal Baru Selesai Dibangun Bulan Lalu

Sumur resapan di Jakarta, hingga sekarang, sedikitnya sudah dibangun di 12.000 titik, namun menuai pro-kontra tentang efektivitasnya mengendalikan genangan.

Mayoritas partai di DPRD DKI Jakarta sebelumnya juga mendesak program pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI dievaluasi besar-besaran.

Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP.

Secara perolehan kursi, 6 partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Baca juga: Wagub DKI: Manfaat Sumur Resapan Sudah Terasa 2 Tahun Terakhir, Genangan Cepat Surut

Desakan-desakan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi ketika membacakan pandangan umum fraksi soal RAPBD 2022 pada Rapat Paripurna, Selasa (16/11/2021).

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Prasetio juga menilai program sumur resapan tidak efektif, setelah ia meninjau pembangunannya di kawasan Adityawarman, Jakarta Selatan.

"Sangat merugikan banyak pengguna jalan karena jalanan menjadi bergelombang, berbeda tinggi, bahkan beberapa waktu lalu kita semua mendengar kalau ada sumur resapan yang baru dibangun tapi langsung jebol," tutur Pras.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa program sumur resapan efektif.

Klaim ini berbeda dengan pandangan mayoritas anggota DPRD yang menyatakan sebaliknya.

“Perlu diketahui, program sumur resapan ini program yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, bukan di zaman sekarang saja. Program ini sangat membantu mempercepat genangan air segera surut,” kata Riza ditemui di Balai Kota pada Rabu (17/11/2021).

Ia menambahkan, pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pmeprov DKI Jakarta selama ini menyasar titik-titik yang kerap terjadi genangan.

Artinya, program ini memang ditujukan untuk melokalisir dan mengendalikan genangan setiap kali terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

“Kan sudah dilihat, sudah dirasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik,” ujar politikus Gerindra tersebut.