Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Ibu Kota tahun depan tak akan lagi melihat pembangunan sumur resapan secara besar-besaran di seluruh penjuru Jakarta.

DPRD DKI Jakarta sudah menghapus anggaran sumur resapan sebesar Rp 122 miliar untuk 2022.

Padahal, Pemprov DKI semula mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan lebih besar lagi, yaitu Rp 320 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan rencana yang sedianya ditempuh jajarannya dengan usulan semula itu.

"Untuk 2022, Dinas SDA (Sumber Daya Air) akan berfokus dalam drainase vertikal tipe waduk. Sumur Resapan sendiri adalah salah satu tipe drainase vertikal yang fungsinya adalah penampungan air hujan," jelas Riza melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Sementara itu, sumur resapan tipe biasa (modular dan buis beton) akan dikerjakan oleh suku-suku dinas seperti yang sudah dilakukan saat ini, kata dia.

"Selain itu, yang akan lebih digalakkan adalah kolaborasi pelaksanaan drainase oleh pihak non-Pemprov, yaitu swasta, masyarakat, atau lembaga pemerintahan lain yang memegang porsi lebih besar," ujar Riza.

Menurutnya, secara aset, sumur resapan milik Pemprov DKI Jakarta paling kecil dengan cakupan 8,9 persen. Sementara itu, cakupan sumur resapan yang dibangun pihak swasta mencapai kisaran 35 persen, dan masyarakat sekitar 53 persen.

Tahun ini, berdasarkan data Riza, Pemprov DKI Jakarta sudah merealisasikan sekitar 19.000-21.000 titik sumur resapan.

Targetnya, ada 26.932 titik dengan kapasitas 53.050 meter kubik air yang dibangun tahun 2021 ini, melalui anggaran Rp 411 miliar yang digelontorkan.

Baca juga: Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Jika usulan Rp 320 miliar untuk tahun 2022 tak dicoret Dewan, Dinas SDA memperkirakan ada sekitar 20.000-an sumur resapan yang bisa terbangun.

Sumur resapan tetap dibangun, tapi sedikit

Meskipun demikian, Dinas SDA memastikan bahwa proyek sumur resapan akan terus berlanjut pada 2022, meski dalam skala yang lebih kecil.

"Bisa juga ada (pembangunan sumur resapan di) titik baru, tapi mungkin tidak akan signifikan dan tidak semasif yang sekarang," ujar Sekretaris Dinas SDA, Dudi Gardesi, saat dihubungi pada Kamis.

"Paling banyak 2.000-an titik, paling banyak. Tapi upaya itu tetap ada," ia menambahkan.

Dudi menjelaskan, dana ratusan miliar yang dialokasikan untuk pembangunan sumur resapan pada 2021 dan dicoret pada 2022 adalah dana yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini vendor.

Maka pembangunan sumur resapan di Jakarta tahun depan akan menggunakan anggaran pengerjaan lain yang dimiliki Dinas SDA.

Metode ini telah dipakai Dinas SDA sebelum tahun 2021, namun jumlah sumur resapan yang bisa dibangun memang terbatas.

Baca juga: Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

Dudi juga membuka opsi, dana yang ada di Dinas SDA dipakai bukan untuk membangun sumur resapan baru, namun untuk mengoptimalkan sumur resapan yang lama.

"Nanti kita lihat kasus per kasus, karena memang ada genangan-genangan yang mungkin masih sering terjadi, misalnya di Cawang ditambah lagi dengan yang dalam-dalam gitu," jelasnya.

Bantah tak efektif

Dicoretnya anggaran pembangunan sumur resapan 2022 disebabkan karena banyaknya komplain dari parlemen terkait drainase vertikal itu.

Sebelumnya, mayoritas partai di parlemen mempertanyakan efektivitas program sumur resapan dan mendesak evaluasi besar-besaran atas proyek ini.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD
Total, 6 dari 10 partai di Kebon Sirih menyoroti program tersebut, yakni PDI-P, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP.

Secara perolehan kursi, 6 partai itu mewakili 62 dari 106 kursi atau 58,5 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Namun, Dinas SDA mempertanyakan tudingan bahwa proyek sumur resapan tidak efektif.

"Masalah efektif tidak efektif itu yang kita jalankan ada di Peraturan Menteri PUPR, ada standar Kementerian PUPR, itu yang kita jalankan," kata Dudi.

"Masih tergenang walaupun tidak sebesar yang sebelumnya. Ada (masalah genangan) yang bisa diselesaikan, ada yang bisa dikurangi, jadi tentunya cukup efektif," tambahnya.

Ia melanjutkan, program pengendalian banjir di Jakarta ada banyak.

Selain sumur resapan, ada pula program pembangunan polder, penyediaan pompa, sampai normalisasi sungai dan waduk.

"Masing-masing enggak bisa sapu jagat akan menyelesaikan masalahnya. Tergantung pendekatan teknisnya. Masing-masing (sumur resapan efektivitasnya) beda-beda kan, karena kawasan yang tergenang beda-beda," tambah Dudi.