Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya mengaku sudah lebih dulu memutuskan untuk tidak sowan ke organisasi masyarakat (Ormas), sebelum diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan ketika menanggapi pernyataan Jokowi yang menyinggung para pimpinan kepolisian yang kerap sowan ke petinggi Ormas.

"Apa yang disampaikan Pak Presiden itu luar biasa, kami apresiasi dan kami siap melaksanakan. Dan kami sudah melaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya, sesuai dengan perintah pak Kapolda," ujar Zulpan kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Menurut Zulpan, Polda Metro Jaya merasa tidak perlu untuk bertemu dengan Ormas dalam rangka penegakan hukum.

Baca juga: Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Dia menegaskan akan menindak tegas Ormas yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.

Zulpan mencontohkan penindakan terhadap anggota Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug (FBR) ketika dua ormas tersebut melakukan tindak pidana.

"Kalau ormasnya salah, ya ditindak. Pemuda Pancasila salah kami tindak, FBR salah kami tindak. Ya tidak perlu sowan-sowan. Polda Metro Jaya tidak ada sowan-sowan ke ormas," kata Zulpan.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung kewibawaan Polri saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).

Jokowi meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari Polri.

"Ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan," ujar Jokowi.

Baca juga: 6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

"Bener ini? (Lalu) saya tanya ke kapolres, 'kenapa bapak melakukan ini? (Dijawab) supaya kotanya kondusif'. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum," tegasnya.

Oleh karenanya, dia meminta agar kewibawaan Polri terus dijaga.

Pada kesempatan yang sama, kepala negara juga menyinggung soal peristiwa penghapusan sejumlah mural yang berisi beragam kritikan untuk dirinya maupun pemerintah.

Jokowi menyinggung soal survei indeks kebebasan berpendapat yang hasilnya mengalami penurunan.

Menurut dia, penurunan terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang dilihat sehari-hari.

Sehingga dirinya meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog.

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. Saya tahu enggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga enggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya kapolres juga mungkin enggak mungkin," ujarnya.

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek, sampai kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil," lanjut Jokowi.

Baca juga: Total 6 Anggota Pemuda Pancasila Pengeroyok Perwira Menengah Polisi Ditangkap

Dia menuturkan, pernah datang ke daerah yang terdapat peristiwa dihapusnya mural.

Akibatnya, kondisinya menjadi gaduh karena dianggap dirinya mempersoalkan sampai ke daerah.

Padahal, Jokowi merasa sudah biasa menerima kritik, fitnah maupun dihina.

"Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah sudah biasa. Ada mural saja takut. Ngapain? Baca ini hati-hati," tegasnya.

"Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ungkap Jokowi.

Dia menegaskan, jangan sampai setiap warga yang menyampaikan kritik lantas dipanggil.

Menurut dia, perlu dilihat apakah yang disampaikan mengganggu ketertiban atau tidak. Apabila tidak, Jokowi meminta tak perlu ada pemanggilan.

"Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silahkan, tapi kalau enggak, jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya," tambahnya.