Proyek Tambal Sulam Sumur Resapan Jakarta dan Instruksi Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumur resapan termasuk salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pengendalian banjir DKI Jakarta.

Program yang menjadi prioritas pengendalian banjir itu direncanakan dibangun di 1.150.242 titik.

Rencana pembangunan tidak langsung terealisasi di sisa masa jabatan Anies. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, program sumur resapan akan dikerjakan secara bertahap dan lintas periode kepala daerah.

"Yang dimaksud pak Gubernur 1,8 juta (titik) itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam waktu lima tahun atau dalam satu tahun," kata Riza, Februari lalu.

Per 9 November 2021, sumur resapan yang digadang-gadang bisa menjadi solusi penanganan banjir Jakarta baru terealisasi sebanyak 16.035 titik.

Baca juga: Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Angka itu baru sekitar 1 persen dari target pembangunan dengan anggaran Rp 411 miliar tahun 2021.

Baru satu persen berjalan, sumur resapan sudah menuai polemik di tengah masyarakat.

Pasalnya, titik pembangunan sumur resapan dinilai tidak efektif menyerap genangan air saat hujan.

Misalnya pembangunan sumur resapan yang ada di samping Kanal Banjir Timur (KBT).

Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan merasa aneh dengan pembangunan tersebut. Letak sumur resapan dinilai tidak efektif karena berdekatan dengan KBT.

Semestinya air hujan yang menggenang bisa langsung disalurkan ke KBT, bukan malah ditampung di tempat yang sudah jenuh dengan jalur air.

"Ini tidak efektif, karena 'jaka sembung' enggak nyambung," kata Tigor.

Masalah lain muncul pada pembangunan sumur resapan di badan jalan. Pembangunan sumur resapan terlihat berada di sebagian Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pembangunan sumur resapan tersebut dikritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut proyek itu merusak jalan.

"Sekarang jalan di Jakarta sudah tidak rata karena banyak sumur resapan yang sekarang diprotes," kata Agus.

Baca juga: DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Setelah ramai diperbincangkan publik, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan kontraktor pembuat sumur resapan kembali meratakan sumur resapan dengan aspal, kemudian dilubangi untuk tempat aliran air.

Salah perencanaan

Menanggapi isu tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai ada kesalahan perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Titik sumur resapan yang dibuat, ujar Ida, terkesan asal-asalan dan tidak matang.

"Ini kesalahan perencanaan pembuatan titik sumur resapan," kata Ida, Minggu (5/12/2021).

Dia menyebut, apabila sudah ada rencana pembangunan di titik tertentu, tidak mungkin ada proses tambal sulam seperti yang terjadi di Jalan Lebak Bulus III.

Politikus PDI-Perjuangan ini meminta agar Dinas SDA DKI Jakarta bertanggungjawab membuat ulang apabila sumur resapan yang sudah ditutup aspal tidak bisa digunakan kembali.

"Saya berharap pak Yusmada (Kepala Dinas SDA) untuk membuat pengganti di titik tersebut," ujar dia.

Setelah tahun 2022 anggaran sumur resapan resmi dicoret, Ida mengancam akan mencoret kembali anggaran serupa tahun 2023.

Ancaman tersebut bisa jadi kenyataan apabila terbukti sumur resapan tidak efektif mengatasi banjir Jakarta.

"2022 tidak kita anggarkan. Kalau memang hasilnya bagus kajiannya kita anggarkan kembali. Kalau memang tidak, ya tidak perlu kita anggarkan lagi," kata dia.

Ida meminta agar proyek tersebut dievaluasi secara menyeluruh agar pembangunan tidak lagi asal-asalan seperti saat ini terjadi.

Anies minta evaluasi

Permintaan evaluasi juga langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami instruksikan kepada OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor dalam membangun drainase vertikal," kata Anies, Minggu.

Baca juga: Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Dia menegaskan, pembangunan sumur resapan jangan sampai membuat celaka pengguna jalan.

Karena esensinya pembuatan sumur resapan merupakan solusi penanganan banjir tanpa menimbulkan masalah baru.

"Poinnya adalah agar drainase vertikal berfungsi dengan optimal dalam mengatasi banjir atau genangan, serta tidak membahayakan kepentingan umum seperti pengguna jalan," ujar dia.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Yusmada Faizal, meninjau langsung perbaikan drainase vertikal di Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu.

Yusmada juga memanggil rekanan proyek atau kontraktor dari pekerjaan drainase vertikal.

"Saya selaku pengguna anggaran Kepala Dinas SDA memanggil pelaksana dari pembangunan drainase vertikal ini dan melakukan pemeriksaan terhadap kekurangakuratan atau ketidaksempurnaan atas pekerjaan (drainase vertikal) ini," tutur Yusmada.

Dinas SDA, kata Yusmada, sudah memberikan teguran kepada kontraktor agar secepatnya melakukan perbaikan dan menyempurnakan drainase vertikal.

Yusmada menjelaskan, konstruksi penutup pada drainase vertikal di Jalan Lebak Bulus III kurang sempurna sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dinas SDA kemudian memerintahkan kontraktor yang bersangkutan untuk segera memperbaiki penutup agar tidak mengganggu pengguna jalan.

"Kemarin itu konstruksi tutupnya kurang sempurna, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan. Karena itu, saya minta ini dibuat rata semaksimal mungkin, sehingga jalan ini dapat berfungsi baik, aman, nyaman bagi kendaraan berlalu lintas," kata Yusmada.