Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KNKT Turun Tangan Setelah 500-an Kecelakaan Bus Transjakarta...

Kompas.com - 08/12/2021, 05:32 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transjakarta diaudit oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Pelibatan KNKT dalam hal ini merupakan inisiatif PT Transjakarta, menyusul maraknya kecelakaan bus secara beruntun.

Sebelumnya, data PT Transjakarta dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin lalu, menyebut ada 502 kecelakaan yang melibatkan bus mereka dalam kurun Januari-Oktober 2021.

Dari data itu, terungkap bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan oleh bus yang menabrak.

Kepala KNKT, Soerjanto Tjahjono, kepada wartawan selepas rapat dengan direksi PT Transjakarta, Selasa (7/12/2021), memuji langkah perusahaan tersebut.

"Saya apresiasi keterbukaan teman-teman Transjakarta, untuk dipersilakan apa yang (perlu) dilihat dan perbaikannya apa," ujar Soerjanto.

"Saya juga minta ini bukan arena untuk menyalahkan, tapi mari ke depan perbaikannya seperti apa. Apa yang kami lakukan tidak untuk menyalahkan, tidak untuk dipakai di pengadilan, tidak dipakai untuk ganti rugi," jelasnya.

Baca juga: Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Sorotan mengarah pada "faktor manusia"

Faktor manusia menjadi salah satu poin penting yang disorot KNKT dalam rencana mengaudit PT Transjakarta.

“Masalah human factors ini menjadi hal yang dominan, karena unit Transjakarta berjalan di koridor, yang menyebabkan rasa lelah yang luar biasa bagi pengemudi,” kata Soerjanto.

“Kalau di luar negeri, bus yang berjalan di koridor ada guide/pemandunya. Jadi pengemudinya hanya mengerem dan mengegas. Kalau di sini kan juga harus memperhatikan kanan dan kirinya supaya tidak menyerempet (separator),” jelasnya.

Soerjanto menggambarkan, pada bus yang melintas di koridor, pengemudi butuh fokus ekstra.

Selisih jarak kanan dan kiri badan bus terbilang sempit.

“Beloknya juga harus pas. Kalau terlalu ke kiri sedikit, menyerempet. Itu bukan masalah kompetensi, tapi memang ini ada batasan performa manusia. Disuruh konsentrasi terus, mandangi sesuatu selama satu jam, capek,” kata dia memberi gambaran.

Sebagai informasi, para sopir bus-bus Transjakarta memiliki jam kerja selama 8 jam sehari.

PT Transjakarta mengklaim bahwa para operator membayar pengemudi secara tetap, bukan pada capaian tertentu seperti jarak tempuh.

Baca juga: Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Namun, KNKT mengaku akan juga mengaudit sisi organisasi dan manajemen hingga kesejahteraan para pengemudi.

Hal ini sebagai bagian dari investigasi human factors yang disinggung Soerjanto sejak awal.

Soerjanto juga membuka kemungkinan pada dugaan bahwa para pengemudi kurang familiar dengan bus yang mereka kemudikan setiap hari.

Namun, ia menegaskan, hal itu masih sebagai dugaan awal belaka.

Bus-bus impor pabrikan Eropa, misalnya, diduga tidak cocok ergonominya dengan pengemudi lokal.

“Kalau di Jepang, pasti mereka akan menstandarkan untuk orang Jepang. Jadi dia selalu apa pun dari luar, dia akan bikin standar untuk ergonomi orang Jepang,” sebut Soerjanto.

Ditargetkan rampung 2 pekan

KNKT menargetkan bahwa audit ini bakal berlangsung selama 2 pekan. Hasilnya nanti dituangkan dalam beberapa butir rekomendasi kepada PT Transjakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Ketua Sub Komite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan, meminta seluruh pihak bersabar.

Ia mengungkapkan, KNKT dan PT Transjakarta sudah sepakat untuk mendiskusikan dan mencari ruang perbaikan dalam 4 aspek, yakni terkait organisasi dan manajemen, kesiapan awak, kelaikan kendaraan, dan pemetaan bahaya (route hazard mapping).

Baca juga: Bus Transjakarta Kecelakaan Terus, KNKT Mulai Investigasi 4 Hal

"Organisasi & manajemen tadi barangkali mungkin perlu ditambah satu direktorat misalkan, mungkin, kita tidak tahu. Tadi sudah kita sampaikan ke Pak Dirut, kita ingin overview dari Dirut sampai supervisor, kira-kira seperti apa jobdesk, dan rencana operasionalnya seperti apa, ini yang harua kita bedah satu satu," jelas Wildan.

"Kami janji dalam 2 minggu kita akan sampaikan, kira-kira 4 area tadi seperti apa, nanti perbaikannya seperti apa, jadi jangan melebar dulu. Ada 4 area dan jangan tanya detail dulu," tambahnya.

Suara serikat pekerja

Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) mengaku prihatin atas rentetan kecelakaan yang terjadi pada bus transjakarta.

Ketua SPTJ Jan Oratmangun menilai bahwa PT Transjakarta lebih berorientasi pada profit daripada pemberdayaan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari Transjakarta, Jan berharap perusahaan segera mengevaluasi sistem yang saat ini berjalan.

Baca juga: Serikat Pekerja Transjakarta: Layanan Menurun karena Perusahaan Utamakan Profit daripada SDM

“Serikat pekerja menilai kualitas layanan menurun. Ini adalah dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit-oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

"Dari kebijakan profit-oriented ini terjadi lah sub kebijakan efisiensi anggaran di tingkat lapangan. Kebijakan efisiensi ini menurut kami adalah kebijakan salah kaprah," lanjutnya.

Jan memberi contoh, efisiensi ini terlihat dari ketiadaan petugas di dalam bus, yang dulu berperan mengasistensi pengemudi demi keamanan dan kenyamanan penumpang.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan salah kaprah sebagai hasil dari efisiensi ini membuat fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan baik.

"Fungsi kontrol operasional yang tadinya dilakukan oleh petugas pengendalian di setiap koridor/rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor," kata Jan.

"Sehingga pengawasan terhadap perilaku mengemudi Pramudi di koridor untuk menerapakan standar pelayanan minimum menjadi lemah," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya belum bersedia memberi komentar soal hal ini.

"Saya belum tahu, belum bisa memberi komentar," kata Yana ditemui Kompas.com selepas rapat dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Selasa sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com