Situasi Terkini Demo Buruh di Jakarta, Massa Aksi Ricuh dan Memaksa Masuk Gedung MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan buruh di kawasan Jakarta Pusat tampak memanas, Rabu (8/12/2021) sekitar pukul 12.30 WIB.

Pedemo yang semula berbaris dan duduk rapi di Jalan Medan Merdeka Barat mulai bergerak dan menarik kawat berduri yang dibentangkan polisi di tengah jalan.

Mereka berusaha menerobos kawat berduri tersebut dan memaksa bertemu dengan pejabat berwenang.

Polisi yang berjaga mengingatkan massa aksi untuk tetap tenang.

“Tolong bapak-bapak tahan. Jangan terprovokasi. Mobil komando massa tolong diarahkan rekan-rekannya,” ujar seorang petugas polisi melalui pengeras suara.

Baca juga: Demo di Balai Kota, Buruh: Gubernur Jangan Nge-prank! Setiap Hari Kami Berantem dengan Istri karena Upah Kurang

Sejumlah massa yang berhasil menerobos kawat berduri berjalan mendekati Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, laju mereka tertahan oleh mobil barikade dan polisi yang bertugas.

Dari atas mobil pikap, orator demo terus berteriak dan menyatakan ingin bertemu dengan pemimpin MK.

“Kami hanya ingin menyuarakan aspirasi. Kami ingin aspirasi kami didengar oleh MK,” kata orator tersebut.

Teriakan orator itu disambut oleh massa aksi. Mereka meminta polisi membuka jalan agar dapat mendekati Gedung MK.

“Buka... Buka... Buka...,” teriak massa aksi.

Baca juga: Ribuan Buruh Akan Demo di Istana dan Balai Kota DKI Besok, Tuntut UMP Jakarta Naik 10 Persen

Anggota Brigade Mobile (Brimob) bersiap siaga mengenakan seragam lengkap dengan rompi, masker, dan gas air mata.

Hingga kini, massa masih bertahan dan saling berhadapan dengan polisi di sekitar Gedung Sapta Pesona, di dekat Monumen Nasional (Monas).

Sebanyak 10.000 buruh disebut menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sekaligus mempertanyakan amar keputusan yang dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Setelah itu, aksi akan bergeser ke Balai Kota atau Kantor Gubernur DKI Jakarta. Hanya satu yang kami minta kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu menagih janjinya yang secara terbuka sudah disampaikan bahwa UMP DKI akan ditinjau ulang. Selain memperhatikan asas-asas hukum, beliau juga menyampaikan asas keadilan," kata Ketua KSPI yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers virtualnya, Selasa (7/12/2021).

(Penulis : Muhammad Isa Bustomi/ Editor : Jessi Carina, Nursita Sari)