Buruh Pastikan Mogok Nasional Protes UMP 2022 Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta menyebutkan bahwa aksi mogok nasional memprotes upah minimum provinsi (UMP) 2022 tak akan batal.

Hal itu diungkapkan setelah perwakilan mereka menemui jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota di sela unjuk rasa, Rabu (8/12/2021).

KSPSI AGN DKI Jakarta menganggap Gubernur Anies Baswedan tidak kunjung memberi kepastian soal revisi UMP 2022.

Baca juga: Buruh Mengaku Kecewa kepada Anies karena Tak Beri Kepastian Revisi UMP 2022

"Kalau belum ada kepastian ya, tadinya kan kami mau mogok nasional, ketika tidak ada kepastian, ya mogok nasional pasti jadi," kata Ketua DPD KSPSI AGN DKI Jakarta, William Yani Wea, Rabu.

"(Tanggal mogok nasional) akan kami tentukan lagi," imbuhnya.

William menilai, langkah Anies merevisi UMP DKI 2022 krusial dalam menginspirasi kepala daerah lain melakukan hal yang sama.

"Semuanya akan melihat DKI. Ketika DKI tidak ada kepastian, gubernur tidak revisi, provinsi lain melihat DKI," ujarnya.

William menganggap, Anies telah berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.

Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat.

Anies kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar formula perhitungan UMP DKI dievaluasi.

Akan tetapi, kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022.

SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru.

"Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal UMP) baru, di situlah terjadi revisi (SK terdahulu)," ucap Anies.

"Jadi ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum," kata dia.