Kompas.com - 08/12/2021, 19:05 WIB
Massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta bersiap membubarkan diri, Rabu (8/12/2021). KOMPAS.com/ Tria SutrisnaMassa buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta bersiap membubarkan diri, Rabu (8/12/2021).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Ihsanuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menemui perwakilan buruh dalam audiensi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Buruh pun mengaku kecewa atas ketidakhadiran Anies.

"Kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker (Kepala Dinas Tenaga Kerja)," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DKI Jakarta William Yani Wea, Rabu.

Selain Kepala Disnaker, perwakilan buruh juga ditemui oleh pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol serta anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Sebelum diterima dalam audiensi itu, massa buruh terlebih dulu menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022 di kawasan Medan Merdeka.

Buruh menilai UMP Jakarta tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.453.935 terlalu kecil. Jumlah itu hanya naik Rp 37.749 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami kecewa karena apa, karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat (keputusan Gubernur) mengenai kenaikan UMP," William menambahkan.

William menganggap Anies berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.

Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan sepakat bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat aturan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pemerintah pusat.

Anies kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar formula perhitungan UMP DKI dievaluasi.

"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja. Seharusnya kan waktu kami datang sore ini ada jawaban dari perwakilan beliau, misalnya sudah ada kepastian surat itu akan dikeluarkan pada tanggal 15 Desember," ungkap William.

Kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022. Ia menegaskan, SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru.

"Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Megapolitan
Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Megapolitan
Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Megapolitan
Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Megapolitan
Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Megapolitan
Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.