Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kompas.com - 08/12/2021, 19:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan buruh yang menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang “manusiawi” dibuat kecewa.

Pasalnya, mereka gagal bertemu dan melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebelumnya, orang nomor 1 di DKI Jakarta itu bahkan rela duduk bersama dengan massa aksi di depan Balai Kota DKI dan membicarakan tentang kenaikan UMP 2022 yang sangat kecil.

Di hadapan massa aksi, Anies mengakui tentang minimnya kenaikan UMP tersebut. UMP 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 mennjadi Rp 4.453.935.

“Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta,” ujar Anies saat demo, Senin (29/11/2021) lalu.

Baca juga: Demo Buruh di Balai Kota DKI dan Istana, Polisi Tutup Sejumlah Jalan

Anies mengatakan bahwa dirinya sudah bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan dan meminta untuk peninjauan kembali formula perhitungan UMP 2022.

Dalam surat bernomor 533/-085.15, Anies mengatakan bahwa kenaikan UMP 2022 tidak memenuhi asas keadilan, mengingat inflasi Jakarta tahun ini adalah sebesar 1,14 persen.

"Berkenaan dengan itu, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan ibu menteri meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan buruh dapat terwujud," tulis Anies.

Buruh dibuat kecewa

Buruh yang kembali berdemo di depan Balai Kota pada Rabu (8/12/2021) mengaku kecewa karena tidak bisa menuntut tindak lanjut kenaikan UMP 2022 kepada Anies.

Massa aski berharap Anies segera merevisi kebijakan kenaikan UMP 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Baca juga: Situasi Terkini Demo Buruh di Jakarta, Massa Aksi Ricuh dan Memaksa Masuk Gedung MK


Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Megapolitan
Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Megapolitan
Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Megapolitan
Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Megapolitan
Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Megapolitan
Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Antisipasi Lonjakan Pasien, Pasokan Oksigen di Wisma Atlet Diklaim Aman Hingga 4 Bulan ke Depan

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Dapur Umum

Megapolitan
Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Transmisi Lokal Varian Omicron di Jakarta Melonjak Jadi 243 Kasus

Megapolitan
Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Marak Tawuran Pelajar di Jaksel, Sudin Pendidikan Dianggap Tidak Antisipatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.