Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut PT Transjakarta: Tidak Ada Sopir Kerja Lebih dari 8 Jam Per Hari

Kompas.com - 09/12/2021, 05:27 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membantah bahwa pihaknya mempekerjakan sopir lebih dari delapan jam per hari.

"Tidak ada yang lebih dari 8 jam, sesuai SOP (standar operasional prosedur), tidak ada," kata Direktur Utama PT Transjakarta Yana Aditya di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).

Yana mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi pedoman keselamatan sopir bus Transjakarta terkait kasus kecelakaan yang sering terjadi.

Data PT Transjakarta dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin lalu, menyebut ada 502 kecelakaan yang melibatkan bus mereka dalam kurun Januari-Oktober 2021.

Selain itu, PT Transjakarta juga akan mengikuti rekomendasi perbaikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait keselamatan kerja.

Baca juga: KNKT Turun Tangan Setelah 500-an Kecelakaan Bus Transjakarta...

"Kami semua dari keluarga besar Transjakarta dan operator sepakat akan menjalankan semua pedoman keselamatan yang nanti akan kami jadikan sebagai acuan baru," ujar Yana.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengaku banyak menerima keluhan dari sopir bus Transjakarta yang bekerja melebihi batas waktu (overtime).

Operator bus pun acapkali memindahkan sopir untuk bekerja dari satu trayek ke trayek lainnya agar tak dihitung overtime.

"Sopir itu mengeluh shift mereka terlalu panjang. Sudah terlalu panjang, kadang mereka dipindah dari satu trayek ke trayek lain biar enggak ketahuan overtime," ucap Gilbert dalam keterangan tertulis, dikutip Tribun Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Politisi PDI-P itu menyebutkan, pihak operator kerap mengancam akan memberikan sanksi kepada sopir jika melaporkan kecurangan tersebut.

"Saya tanya kenapa enggak protes saja? Mereka jawab akan dipotong gaji dan enggak diperpanjang kontrak," ujar Gilbert.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, idealnya setiap sopir bekerja maksimal delapan jam.

Baca juga: Ironi Slogan #KiniLebihBaik di Tengah Rentetan Kecelakaan Bus Transjakarta

Setiap empat jam, sopir seharusnya istirahat dulu sebelum kembali bekerja mengangkut penumpang.

"Saat pelayanan di koridor pada perhentian terakhir, contohnya rute Blok M-Kota, dia bisa istirahat sejenak sambil menggerakkan badan," kata Syafrin.

Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) sebelumnya mengaku prihatin atas rentetan kecelakaan yang terjadi pada bus transjakarta.

Ketua SPTJ Jan Oratmangun menilai, PT Transjakarta lebih berorientasi pada profit daripada pemberdayaan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari Transjakarta, Jan berharap perusahaan segera mengevaluasi sistem yang saat ini berjalan.

“Serikat pekerja menilai kualitas layanan menurun. Ini adalah dampak dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang lebih mengutamakan profit-oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya,” kata Jan dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

"Dari kebijakan profit-oriented ini terjadi lah sub kebijakan efisiensi anggaran di tingkat lapangan. Kebijakan efisiensi ini menurut kami adalah kebijakan salah kaprah," lanjutnya.

Baca juga: Kilas Balik 17 Tahun Transjakarta, Wajah Baru Transportasi Publik yang Kini Sering Terlibat Kecelakaan

Jan memberi contoh, efisiensi ini terlihat dari ketiadaan petugas di dalam bus, yang dulu berperan mengasistensi pengemudi demi keamanan dan kenyamanan penumpang.

Ia menilai, kebijakan-kebijakan salah kaprah sebagai hasil dari efisiensi ini membuat fungsi kontrol Transjakarta sebagai regulator tidak berjalan baik.

"Fungsi kontrol operasional yang tadinya dilakukan oleh petugas pengendalian di setiap koridor/rute dengan skema tiga orang petugas pengendali, saat ini dikerucutkan hingga hanya satu orang di setiap koridor," kata Jan.

"Sehingga pengawasan terhadap perilaku mengemudi Pramudi di koridor untuk menerapakan standar pelayanan minimum menjadi lemah," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com