Kompas.com - 18/12/2021, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021.

Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.

"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari," ujar Anies melalui siaran pers resmi, Sabtu (18/12/2021).

Selain itu, kata dia, melalui revisi kenaikan UMP tersebut, Pemprov DKI berharap daya beli masyarakat maupun para pekerja tidak turun.

Baca juga: Saat Wisma Atlet Lockdown gara-gara Omicron, Pasien Sembuh Tak Boleh Pulang, Tempat Karantina Baru Dibuka

Anies menegaskan, keputusannya menaikkan UMP didasarkan atas asas keadilan bagi para pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih lagi, ujar Anies, pada enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 8,6 persen.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha," kata dia.

Menurut Anies, kenaikan UMP 5,1 persen sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, juga bentuk apresiasi bagi para pekerja dan menjadi suntikan semangat bagi perekonomian dan dunia usaha.

"Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata dia.

Baca juga: Varian Omicron Terdeteksi di Wisma Atlet, Pemprov DKI Akan Tingkatkan Tes Covid-19

Adapun keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, kajian Bank Indonesia yang menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, sehingga inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

Kemudian, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

"Keputusan ini, selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait," ucap Anies.

Baca juga: 120 Petugas Kebersihan DKI Terpapar Covid-19 akibat Limbah Masker dari Pasien Isolasi Mandiri

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rata-rata inflasi Ibu Kota selama Januari-November 2021 adalah 1,08 persen.

Sementara itu, rata-rata inflasi nasional selama Januari–November 2021 sebesar 1,30 persen.

Sebelum merevisi besaran UMP 2022, pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan," kata Anies dalam surat yang ditujukan ke Kemenaker.

Baca juga: DKI Catat Kenaikan Limbah Medis Covid-19 pada 2021

Pemprov DKI Jakarta kemudian mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 dengan menggunakan variabel inflasi (1,6 persen) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51 persen).

Dari kedua variabel itu, keluar angka 5,11 persen yang dinyatakan sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Gelombang demo buruh di Jakarta

Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935 pada 20 November 2021.

Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang mengatur penghitungan UMP yang sudah baku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Massa buruh pun menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya.

Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Baca juga: Nestapa Lia, Tidur di Masjid karena Tak Ada Uang, Biaya Operasi Jantung Ayah Dicuri

Saat menemui pedemo pada 29 November 2021, Anies pun mengakui bahwa kenaikan UMP 0,85 persen terlalu kecil.

Anies menyatakan terpaksa meneken surat keputusan kenaikan UMP 0,85 persen.

"Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk buruh di Jakarta," ujar Anies di hadapan massa saat itu.

Pemprov DKI pun kemudian berjanji kepada buruh akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta pun direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Megapolitan
Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Megapolitan
Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir 'Push Up' Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir "Push Up" Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Megapolitan
Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

Megapolitan
Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Megapolitan
9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

Megapolitan
PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Kafe di Mampang Prapatan Terbakar, Satu Orang Dilaporkan Terluka

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Wagub DKI Pastikan PKL yang Masih Jualan di Kota Tua Akan Ditertibkan

Megapolitan
Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus 'Push Up' dan Berguling di Jalan

Polisi Akan Mediasi Sopir Truk dengan Wakil Ketua DPRD Depok Terkait Kasus "Push Up" dan Berguling di Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.