Kompas.com - 19/12/2021, 13:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menolak revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penentuan revisi kenaikan UMP tersebut dilakukan sepihak oleh Anies.

"Kadin DKI Jakarta mendapatkan keluhan dari dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta atas kenaikan UMP yang dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Diana dalam keterangan tertulis, Minggu (19/12/2021).

Baca juga: Anies Naikkan UMP Jakarta hingga 5,1 Persen, Pengusaha: Ini Sangat Melanggar!

Diana mengatakan, kenaikan UMP 0,8 persen yang sebelumnya ditetapkan, dilakukan sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Kenaikan sebesar 0,8 persen sudah dibicarakan dari unsur organisasi pengusaha, pemerintah, serikat buruh dan akademisi pada November 2021.

"Penetapan UMP DKI Jakarta, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar Rp 4.453.935 sebagaimana diumumkan pada bulan November 2021 ini juga berpedoman pada PP Nomor 36 tahun 2021, kondisi ini harus dapat dipahami oleh semua pihak," kata dia.

Menurut Diana, Pemprov DKI Jakarta seharusnya lebih bijak dalam penetapan UMP karena saat ini kondisi perekonomian dalam tahap perbaikan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Pengusaha Tolak Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen, Bakal Gugat ke PTUN

Kebijakan menaikan UMP menjadi 5,1 persen dianggap tidak tepat bagi para pengusaha karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga konsumsi rumah tangga.

"Ditambah rata-rata para pengusaha kecil yang akan semakin berat untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, sehingga alih-alih membuat kebijakan yang berkeadilan malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari SDM yang berkualitas," ujar dia.

Untuk menolak keputusan Anies tersebut, Kadin Jakarta akan mengikuti ketentuan UMP yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.614.854.

Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

Baca juga: Anies Naikkan UMP Jakarta hingga 5,1 Persen, Pengusaha Minta Kemenaker Turun Tangan

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies, Sabtu.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Terdakwa Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Keluarga Nirina Zubir Jalani Sidang Putusan Siang Ini

2 Terdakwa Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Keluarga Nirina Zubir Jalani Sidang Putusan Siang Ini

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Siswa, Anggota DPRD: Kekerasan Tak Boleh Terjadi di Sekolah

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Siswa, Anggota DPRD: Kekerasan Tak Boleh Terjadi di Sekolah

Megapolitan
Maling Motor di Menteng Ditangkap Polisi, Kunci Letter T yang Digunakan Pelaku Diamankan

Maling Motor di Menteng Ditangkap Polisi, Kunci Letter T yang Digunakan Pelaku Diamankan

Megapolitan
Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Perketat Prokes Saat Perayaan HUT Ke-77 RI

Cegah Covid-19, Masyarakat Diminta Perketat Prokes Saat Perayaan HUT Ke-77 RI

Megapolitan
Terobos Palang Pintu Kereta di Pesing, Pengendara Motor Terserempet KA Bandara dan Meninggal di TKP

Terobos Palang Pintu Kereta di Pesing, Pengendara Motor Terserempet KA Bandara dan Meninggal di TKP

Megapolitan
Polisi Tangkap Pencuri Motor di Menteng, Pelaku Kerap Jual Hasil Kejahatan lewat Media Sosial

Polisi Tangkap Pencuri Motor di Menteng, Pelaku Kerap Jual Hasil Kejahatan lewat Media Sosial

Megapolitan
Bukan Roboh, Jembatan 'Indiana Jones' di RT 11 Srengseng Sawah Sedang Diperbaiki

Bukan Roboh, Jembatan "Indiana Jones" di RT 11 Srengseng Sawah Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Anies Kukuhkan Paskibraka DKI untuk Upacara HUT Ke-77 RI di Monas

Anies Kukuhkan Paskibraka DKI untuk Upacara HUT Ke-77 RI di Monas

Megapolitan
'Depok Open Space' Akan Hadir sebagai Ruang Ekspresi Anak Muda, Begini Konsepnya...

"Depok Open Space" Akan Hadir sebagai Ruang Ekspresi Anak Muda, Begini Konsepnya...

Megapolitan
Tiga Kader Gerindra di DPRD Minta Bentuk Pansus JIS, Ini Respons Riza Patria

Tiga Kader Gerindra di DPRD Minta Bentuk Pansus JIS, Ini Respons Riza Patria

Megapolitan
Pelajaran dari Kasus Alfamart Vs Pencuri Cokelat, Jangan Gampang Salah Gunakan UU ITE

Pelajaran dari Kasus Alfamart Vs Pencuri Cokelat, Jangan Gampang Salah Gunakan UU ITE

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas Upacara HUT Ke-77 RI, Kawasan Patung Kuda, Harmoni, dan Gambir Ditutup

Rekayasa Lalu Lintas Upacara HUT Ke-77 RI, Kawasan Patung Kuda, Harmoni, dan Gambir Ditutup

Megapolitan
Steril Hari Ini, Besok Kawasan Monas Dibuka Saat Kirab Bendera

Steril Hari Ini, Besok Kawasan Monas Dibuka Saat Kirab Bendera

Megapolitan
Jaksa Sebut Eksepsi Indra Kenz Tidak Berdasar

Jaksa Sebut Eksepsi Indra Kenz Tidak Berdasar

Megapolitan
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi yang Diajukan Indra Kenz

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi yang Diajukan Indra Kenz

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.