Kompas.com - 21/12/2021, 16:19 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menyinggung kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai tidak berfungsi dalam revisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang jumlahnya 76 orang itu disebut tidak melakukan kajian sehingga menghasilkan keputusan tidak memiliki dasar hukum.

"Tidak ada kajian, padahal dia (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) punya tim yang luar biasa banyak, 76 orang (anggota TGUPP) digaji rakyat Jakarta loh. TGUPP apa kerjanya? Kenapa tidak melakukan kajian soal kenaikan UMP," ujar Gembong saat ditemui dalam acara Laporan Satu Tahun Fraksi PDI-P di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: UMP Jakarta Naik 5,1 Persen, Anggota DPRD: Anies Hanya Bikin Gaduh Tanpa Kepastian Hukum

Gembong mengatakan, revisi kenaikan UMP yang dilakukan Anies dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen jelas tidak memiliki dasar hukum.

Karena itulah yang kini menjadi masalah bagi para pengusaha dan juga pemerintah pusat sebagai regulator tertinggi di Indonesia.

"Pertama ini menandakan bahwa kenaikan tidak melakukan kajian, dasarnya itu dulu," ujar dia.

Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, Gembong mengatakan tingkah Anies yang merevisi tanpa dasar jelas menyebabkan kegaduhan di tengah kelompok pengusaha dan kelompok buruh.

Padahal tugas Pemprov DKI Jakarta, kata Gembong, menjaga keseimbangan dan ketentraman tetap hadir di tengah tengah masyarakat.

Baca juga: Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

"Jadi itu tugas Pemprov menjaga keseimbangan, tidak boleh berat sepihak," ujar dia.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menaikan UMP DKI Jakarta dari sebelumnya Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.641.854.

Anies mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut diharapkan bisa menaikkan daya beli masyarakat dan tidak memberatkan para pengusaha.

"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," ujar Anies, Sabtu.

"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apreasiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketika Pemprov Korbankan Rp 2,7 Triliun untuk Bebaskan PBB Warga Jakarta...

Ketika Pemprov Korbankan Rp 2,7 Triliun untuk Bebaskan PBB Warga Jakarta...

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 19 Agustus 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Lengkap Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 19 Agustus 2022

Megapolitan
Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Saat Aksi Joget Anggota Paskibra Cabangbungin Berujung pada Pembinaan...

Megapolitan
Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Sinyal Perpisahan Anies sebagai Gubernur DKI Menguat: Berfoto di Monas hingga Kebut Tunaikan Janji

Megapolitan
Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Saat Anies Klaim Janji Kampanyenya Telah Tuntas Satu Per Satu...

Megapolitan
Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Teralis Besi Kerap Hambat Upaya Penyelamatan Saat Kebakaran di Tambora, Pemkot Jakbar Lakukan Penertiban

Megapolitan
6 Penghuni Tewas saat Kebakaran Indekos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

6 Penghuni Tewas saat Kebakaran Indekos di Tambora, Teralis Besi Jendela Jadi Sorotan

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Celana Dalam Perempuan, Pelaku Akui Buat Kesenangan

Megapolitan
Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Masih Merugi Rp 275 Miliar, Ancol Andalkan Perbaikan Transportasi Publik hingga Kehadiran Sirkuit untuk Genjot Pendapatan

Megapolitan
Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Jajaran Direksi Ancol Dirombak, Ada Nama Sutiyoso Jadi Komisaris

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Prakiraan Cuaca BMKG: Potensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang di Jakbar dan Jaksel

Megapolitan
Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.