Bima Arya : Target Pendapatan Daerah dan Investasi Bogor Jadi Tak Pasti Gara-gara UU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/12/2021, 17:13 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya saat peluncuran pengoperasian Bus Kita Trans Pakuan di Balai Kota Bogor, Selasa (2/11/2021). Moda transportasi ini selain akan menggantikan angkot juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga di Kota Bogor. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWali Kota Bogor Bima Arya saat peluncuran pengoperasian Bus Kita Trans Pakuan di Balai Kota Bogor, Selasa (2/11/2021). Moda transportasi ini selain akan menggantikan angkot juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi warga di Kota Bogor.

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama sejumlah kepala daerah lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyinggung soal Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang masih terasa sulit untuk diterapkan di daerah.

Salah satu kendalanya adalah terkait dengan perizinan dan investasi.

Bima melihat, ada satu persoalan dari sistem Online Single Submission (OSS) yang menyebabkan target investasi dan pendapatan daerah Kota Bogor maupun daerah lainnya menjadi tidak pasti. Ini karena ada pembagian kewenangan berbeda antara pusat dan daerah.

"Jadi, semacam ada tsunami regulasi baru. Tadinya benar-benar satu pintu, berbelok-belok lagi. Jadi kita perlu adaptasi lagi dengan sistem yang baru," kata Bima, Selasa (21/12/2021).

"Selain itu, jika ada perbaikan sistem semuanya harus terpusat. Intinya prosesnya kemudian menjadi lebih rumit," sambung Bima.

Baca juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, Bima Arya Dorong Promosi Produk Unggulan UMKM lewat Pameran

Bima, yang juga menjabat sebagai Ketua Apeksi menuturkan, jika dari awal pembahasan UU Cipta Kerja (Ciptaker) turut melibatkan pemerintah daerah, mungkin banyak masalah yang bisa dihindari.

Ia menyampaikan, para kepala daerah meminta untuk diberikan ruang agar dapat memberikan saran kepada pemerintah pusat.

"MK memang sudah memutuskan akan ada revisi dan kita berharap apapun itu, apapun langkahnya ke depan tetap ada ruang yang cukup bagi kita, bagi para pemangku kebijakan di daerah untuk bisa memberikan saran kepada pemerintah pusat dalam banyak hal," tuturnya.

Bima melihat, UU Ciptaker ini merupakan gagasan besar Presiden RI Joko Widodo untuk pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi.

Namun, lanjut Bima, jangan sampai niat baik tersebut justru mengurangi desentralisasi dan otonomi daerah.

Baca juga: Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.