Kompas.com - 21/12/2021, 17:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengklarifikasi pernyataan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang menyebut bahwa para pengusaha Jepang menyayangkan rencana Apindo untuk menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

Melalui pesan video yang diterima Kompas.com, Selasa (21/12/2021), Danang mengatakan bahwa pihaknya menerima surat elektronik dari asosiasi para pengusaha Jepang di Indonesia, Jakarta Japan Club (JJC) sebagai respons atas permintaan klarifikasi yang dilayangkan Apindo terkait pernyataan Said Iqbal tersebut.

"Pagi ini kami mendapat e-mail dari sekretariat JJC yang menyampaikan bahwa JJC yang mewakili para pengusaha Jepang di Indonesia tidak ada kaitannya sedikit pun dengan statement saudara Said Iqbal sehingga kami meragukan statement itu diambil dari mana," ujar Danang.

Baca juga: Kecaman KSPI kepada Apindo Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta, Ancam Aksi Lebih Besar

Menurut Danang, pernyataan Said Iqbal merupakan klaim sepihak.

Hal itu pula yang membuat pihaknya menyayangkan adanya pemberitaan di media atas pernyataan tersebut.

Apalagi, kata dia, para pengusaha Jepang di Indonesia selama ini telah berinvestasi sangat besar di negara ini.

"Dan memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua KSPI Said Iqbal mengaku sempat bertemu langsung dengan para pimpinan perusahaan Jepang di Indonesia.

Baca juga: KSPI Sebut Pengusaha Jepang Sayangkan Sikap Apindo yang Akan Gugat Kenaikan UMP Jakarta 2022

Kata Said Iqbal, para pengusaha Jepang menyayangkan sikap Apindo yang tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah mulai membaik.

Terlebih lagi, pemerintah mengatakan bahwa ekonomi mulai membaik dan tidak lagi negatif.

Menurut Iqbal, para pengusaha Jepang juga menyayangkan sikap Apindo yang memprotes UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen.

"Proses produksi sudah mulai normal. Para pimpinan perusahaan Jepang tersebut membandingkan sederhana, tahun lalu rata-rata kenaikan UMP 3,14 persen yang ekonominya tidak lebih baik dari tahun ini," kata Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

"Kata mereka, ekonomi tahun lalu lebih buruk dari tahun ini, tapi rata-rata upah minimum naik 3,14 persen. Rata-rata nasional naik 1,9 persen, bahkan DKI naik 0,8 persen dan beberapa tempat tidak ada kenaikan. Apakah pengusaha Apindo itu tidak mengerti yang naik UMP dan Menteri Tenaga Kerja menyatakan tahun ini ekonomi upah membaik?" lanjut Iqbal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Pria Bersimbah Darah Diduga Dibunuh di Tambora, Polisi: Minim Saksi karena di Gang Sempit

Megapolitan
Ini Alasan Status PPKM Jabodetabek Berubah Dalam Sehari

Ini Alasan Status PPKM Jabodetabek Berubah Dalam Sehari

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, Kapasitas Pengunjung Mal Kembali 100 Persen

Megapolitan
Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Pro Kontra Rekayasa Lalin di Bundaran HI, Urai Macet tapi Jarak Putar Jadi Jauh

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih karena Aliran Terputus

Megapolitan
PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

PPKM di Jakarta Berubah Lagi Jadi Level 1, WFO Kembali 100 Persen

Megapolitan
PPKM Jakarta Jadi Level 1, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali 100 Persen

PPKM Jakarta Jadi Level 1, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali 100 Persen

Megapolitan
Berubah dalam Sehari, PPKM Jabodetabek Kembali Jadi Level 1

Berubah dalam Sehari, PPKM Jabodetabek Kembali Jadi Level 1

Megapolitan
Warga Cilincing Diduga Terkena Peluru 'Nyasar', Polisi Identifikasi Proyektil

Warga Cilincing Diduga Terkena Peluru "Nyasar", Polisi Identifikasi Proyektil

Megapolitan
Jalanan di Karawaci Tangerang Tertutup Asap Putih, Begini Faktanya...

Jalanan di Karawaci Tangerang Tertutup Asap Putih, Begini Faktanya...

Megapolitan
Warga Bogor Hilang Beberapa Hari, Jasadnya Ditemukan di Kali Cipendawa Bekasi

Warga Bogor Hilang Beberapa Hari, Jasadnya Ditemukan di Kali Cipendawa Bekasi

Megapolitan
Modus Pencuri Motor di Pondok Gede, Cari Target Kendaraan yang Tak Dikunci Ganda

Modus Pencuri Motor di Pondok Gede, Cari Target Kendaraan yang Tak Dikunci Ganda

Megapolitan
Polisi Temukan Sajam di Dekat Mayat Pria yang Bersimbah Darah di Gang Sempit di Tambora

Polisi Temukan Sajam di Dekat Mayat Pria yang Bersimbah Darah di Gang Sempit di Tambora

Megapolitan
Pekan Depan, Komisi A DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu soal Helipad di Pulau Panjang

Pekan Depan, Komisi A DPRD DKI Panggil Bupati Kepulauan Seribu soal Helipad di Pulau Panjang

Megapolitan
Kasus DBD di Pondok Labu Tertinggi di Jaksel, Ini Penyebabnya...

Kasus DBD di Pondok Labu Tertinggi di Jaksel, Ini Penyebabnya...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.