Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub Akui Revisi Kenaikan UMP DKI Tidak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Kompas.com - 21/12/2021, 20:07 WIB
Singgih Wiryono,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.


Namun keputusan tersebut, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.

Baca juga: Apindo DKI Bantah Sepakati UMP Jakarta Naik 5 Persen: Kapan Diskusi dan Komprominya?

"Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai dengan PP 36," ujar Riza dalam rekaman suara, Selasa (21/12/2021).

Riza mengatakan, Anies membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP DKI Jakarta. Tujuan membuat formula perhitungan baru agar rasa keadilan bisa tercapai.

Upaya untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022, kata Riza, merupakan bentuk kebijakan Pemprov DKI untuk memberikan solusi yang terbaik bagi warga Jakarta.

Baca juga: Komisi B DPRD Sebut Pemprov DKI Akan Kembali Revisi UMP Jakarta 2022

Keputusan tersebut juga dinilai bisa menghadirkan kesejahteraan untuk karyawan dan buruh perusahaan.

"Pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya," kata Riza.

Sebagai informasi, 21 November 2021 Anies resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.

Namun Anies merevisi keputusan tersebut dengan siaran pers yang diunggah di situs pejabat pengelola informasi dokumentasi (PPID) DKI Jakarta Sabtu (17/12/2021) lalu.

Baca juga: Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

Anies menyebut revisi UMP 5,1 persen tersebut merupakan hal yang layak bagi pekerja dan terjangkau untuk pengusaha.

"Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.

Kebijakan Anies mengundang pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha.

Buruh yang mendapat angin segar dari Anies meminta agar seluruh pimpinan daerah bisa menaikan upah minimum seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Sedangkan para pengusaha merasa kebijakan Anies adalah kebijakan sepihak yang merusak iklim dunia usaha dan mengancam akan menuntut keputusan kenaikan UMP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Akhir Hayat Lansia Sebatang Kara di Pejaten, Tewas Terbakar di Dalam Gubuk Reyot Tanpa Listrik dan Air...

Megapolitan
Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Anies Kembali Ikut Pilkada Jakarta, Warga Kampung Bayam: Buatlah Kami Sejahtera Lagi

Megapolitan
Gibran Rakabuming Sumbang Sapi Seberat 500 Kg ke Masjid Agung Al-Azhar

Gibran Rakabuming Sumbang Sapi Seberat 500 Kg ke Masjid Agung Al-Azhar

Megapolitan
Habis Isi Bensin, Motor Pedagang Tahu Bulat Hangus Terbakar di Pamulang

Habis Isi Bensin, Motor Pedagang Tahu Bulat Hangus Terbakar di Pamulang

Megapolitan
Mendiang Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Puluhan Tahun Tak Dapat Bantuan gara-gara Tak Urus Administrasi

Mendiang Pengemis Sebatang Kara di Pejaten Puluhan Tahun Tak Dapat Bantuan gara-gara Tak Urus Administrasi

Megapolitan
Ingin 'Naik Kelas', Pemilik Konfeksi di Tambora Harap Ada Binaan dari Pemerintah

Ingin "Naik Kelas", Pemilik Konfeksi di Tambora Harap Ada Binaan dari Pemerintah

Megapolitan
Sebatang Kara, Lansia yang Meninggal Terbakar Dalam Gubuk di Pejaten Hidup Tanpa Listrik dan Air

Sebatang Kara, Lansia yang Meninggal Terbakar Dalam Gubuk di Pejaten Hidup Tanpa Listrik dan Air

Megapolitan
Ridwan Kamil Dinilai Bisa Jadi Ancaman Bagi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Ridwan Kamil Dinilai Bisa Jadi Ancaman Bagi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Megapolitan
Anies Deklarasi Maju Pilkada DKI, Pengamat: Dia Yakin karena Elektabilitasnya Tinggi

Anies Deklarasi Maju Pilkada DKI, Pengamat: Dia Yakin karena Elektabilitasnya Tinggi

Megapolitan
Pencuri Modus Geser Tas Beraksi di Mal Jaksel, Pelaku Mondar-mandir di Dekat Korban

Pencuri Modus Geser Tas Beraksi di Mal Jaksel, Pelaku Mondar-mandir di Dekat Korban

Megapolitan
Lansia Sebatang Kara yang Tewas dalam Kebakaran di Pejaten Barat Bekerja Sebagai Pengemis

Lansia Sebatang Kara yang Tewas dalam Kebakaran di Pejaten Barat Bekerja Sebagai Pengemis

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Pejaten Barat adalah Lansia Sebatang Kara

Korban Tewas dalam Kebakaran di Pejaten Barat adalah Lansia Sebatang Kara

Megapolitan
Ditanya Soal Wacana Duet pada Pilkada Jakarta, Kaesang: Paling Realistis dengan Anies

Ditanya Soal Wacana Duet pada Pilkada Jakarta, Kaesang: Paling Realistis dengan Anies

Megapolitan
Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ditembak Polisi karena Melawan

Akhir Pelarian Perampok 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2, Ditembak Polisi karena Melawan

Megapolitan
Traumanya Pedagang Es Teh di Bogor, Takut Berjualan Usai Jadi Korban Pria Pamer Alat Kelamin

Traumanya Pedagang Es Teh di Bogor, Takut Berjualan Usai Jadi Korban Pria Pamer Alat Kelamin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com