Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Revisi UMP Jadi 5,1 Persen, Pengamat: Kebijakan Ini Bermasalah

Kompas.com - 22/12/2021, 13:49 WIB
Sania Mashabi,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen bermasalah.

Sebab, kata dia, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menetapkan UMP sebesar 0,8 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Kebijakan ini jelas bermasalah, kontraproduktif karena persoalannya kebijakan itu sudah ditetapkan sebelumnya melalui tiga pihak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021," kata Trubus kepada Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

"Jadi karena sudah ditetapkan maka, kalau misalnya melakukan revisi sendiri itu jelas melanggar aturan," lanjut dia.

Baca juga: Mempertanyakan Landasan Hukum Anies yang Naikkan UMP 2022 Sebesar 5,1 Persen...

Trubus menjelaskan, pada penetapan UMP sebesar 0,8 persen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rapat bersama Dewan Pengupahan sudah mengajak diskusi pemerintah, buruh dan pengusaha.

Dalam rapat tersebut sudah disepakati bahwa kenaikan UMP sebesar 0,8 persen atau sekitar Rp 37.000.

"Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau kemudian sekarang berubah dengan kenaikan 5,1 (persen) ini, memang menyebabkan memang jadi carut marut," ujarnya.

Baca juga: Polemik Anies Naikkan UMP 2022, Adakah Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Patuh Aturan?

Oleh karena itu, Trubus menilai revisi kenaikan UMP ini hanya demi kepentingan politik mengakomodir keinginan para buruh.

Pasalnya, Trubus berpandangan, jika Anies ingin mengakomodir keinginan para buruh seharusnya dari penetapan awal Pemprov DKI Jakarta mencari jalan tengah keadilannya.

Tetapi persoalannya pada saat itu Pemprov DKI saat diusulkan para buruh itu kan dijelaskan yang diusulkan 300.000 usulannya," ungkapnya.

"Kalau di bawah 300.000 harusnya Pemprov DKI memotong 50 persen jadi tidak terlalu jauh. Tapi yang terjadi kan 0,8 persen jadi ini yang menyebabkan munculnya rasa ketidak adilan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com