Kronologi Kantor Gubernur Banten Diduduki Buruh Saat Demonstrasi Revisi Besaran Kenaikan UMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Banten, diduduki buruh yang berdemonstrasi pada Rabu (22/12/2021). Kantor Gubernur Banten diduki buruh yang menuntut revisi besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Provinsi Banten 2022.

Kejadian itu bermula dari buruh yang dalam demonstrasinya berorasi hingga menutup jalan di depan Kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang.

Peristiwa itu terjadi seusai jam kerja di lingkungan Pemprov Banten selesai. Jelang malam, buruh berhasil menjebol pintu gerbang dan portal, hingga masuk ke dalam ruang kerja Gubernur Banten.

Baca juga: Buruh Geruduk Kantor Gubernur Banten, Staf Dipiting, hingga Jarah Makanan

Saat itu Staf Rumah Tangga Pemprov Banten Purwadi masih berada di kantor Pemprov Banten. Kala itu buruh sudah merangsek ke ruang kerja Sekretariat Gubernur Banten.

Tak terlihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja ataupun polisi yang mencoba menghentikan aksi para buruh.

"Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja Sekretariat Gubernur. Ada buruh masuk mendobrak pintu pertama, saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi," kata Purwadi.

"(Kepada buruh) saya berbohong, saya ngomong saya dari Biro Umum, padahal saya staf gubernur, tapi include-nya Biro Umum. Saya mau menyelematkan diri," sambung dia.

Seusai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia diminta untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin.

Baca juga: Buruh Disebut Ambil Makanan dan Barang Saat Geruduk Kantor Gubernur Banten Wahidin Halim

"Saya mau keluar lalu saya dipiting, disuruh menunjukkan tempat kerja gubernur, (kata buruh), 'Setidaknya kamu tahu tempat kerja gubernur di mana'," papar Purwadi.

Saat buruh memasuki ruang kerja Wahidin, Purwadi mengamankan diri ke kamar mandi.

Saat di dalam ruangan, satu persatu buruh melakukan aksi duduk di kursi kerja Gubernur bergaya bak seorang pimpinan. Momen itu diabadikan oleh peserta aksi menggunakan gawai mereka.

Berdasarkan kesaksian Purwadi, para buruh mengambil sejumlah makanan seperti kue kering hingga air minum di ruang kerja Wahidin.

"(Makanan yang diambil) isi kulkas sama kue kering, kacang-kacangan, sama bahan baku, air minum," ujar dia saat ditemui di kediaman Wahidin di Pinang, Kota Tangeramg, Kamis (23/12/2021). 

Selain itu, para buruh juga mengambil sejumlah gelas yang ada di ruang kerja Wahidin. Menurut Purwadi, para buruh tidak sampai mengambil dokumen-dokumen yang ada di ruang tersebut. 

Baca juga: Cerita Staf Saat Kantor Pemprov Banten Digeruduk Buruh: Saya Dipiting dan Pintu Didobrak

Purwadi mengetahui beberapa barang dan makanan atau minuman hilang seusai para buruh meninggalkan kantor Wahidin.

"Cuma yang berdasar penglihatan saya saja. Ya di lingkungan situ, beliau (massa aksi) masuk ke dapur, ruang rapat, ruang kerja, ke semua lini di lingkungan situ, di sekretariat," paparnya.

Bebastugaskan Kasatpol PP Banten

Usai kantornya diduduki, Wahidin membebastugaskan Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi. Wahidin berujar, Agus dibebastugaskan karena personel Satpol PP membiarkan para buruh memasuki kantor bahkan ruang kerjanya.

Dia mengatakan, seharusnya personel Satpol PP tetap menjaga ruang kerja kepala daerah meski ada pedemo yang memasuki kantor kepala daerah.

"Dulu trantib ada di ruangan saya pas saya menjadi Wali Kota (Tangerang). Tapi kan itu trantib enggak ada kalau dilihat dari dokumentasi (penggerudukan kantor Wahidin)," kata Wahidin.

"Ini jadi pertanyaan kami. Kami periksa sekarang mereka," sambung dia.

Baca juga: Bebastugaskan Kasatpol PP Banten, Gubernur Wahidin Geram Tak Ada Aparat yang Halangi Buruh Duduki Kantornya

Politikus Demokrat itu mempertanyakan mengapa Satpol PP Provinsi Banten tidak menghalangi masuknya massa aksi. Menurut dia, masyarakat pun mengecam aksi penggerudukan yang dilakukan buruh itu.

"Kenapa enggak ada yang menghalangi, semua masyarakat mengecam itu. Tidak boleh masuk seperti itu," kata Wahidin. 

Wahidin pun berencana melaporkan aksi penggerudukan itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya menyerahkan kepada pihak-pihak berwenang dan saya sudah membuat konsep, perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, departemen, dan lembaga terkait, Kapolri, misalnya," kata Wahidin.