Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Geruduk Kantor Wahidin Halim Dilaporkan ke Polisi, Pekerja Nasional Banten: Tindakan Berlebihan

Kompas.com - 27/12/2021, 12:15 WIB
Muhammad Naufal,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan para buruh ke kepolisian lantaran kantornya di Serang, Banten, digeruduk, pada 22 Desember 2021.

Kantor Wahidin digeruduk oleh buruh saat melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut adanya revisi besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten tahun 2022.

Kuasa hukum Wahidin melaporkan aksi itu ke Polda Banten pada 24 Desember 2021 sore.

Baca juga: Tidak Kunjung Ditemui, Buruh Duduki Kursi Gubernur Banten Wahidin Halim

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi berujar bahwa laporan polisi itu merupakan hal yang tak perlu dan berlebihan.

"Laporan yang dilakukan Gubernur Banten kepada para buruh, kami melihat bahwa ini sebenarnya suatu tindakan yang tidak perlu dan berlebihan," ucapnya melalui sambungan telepon, Senin (27/12/2021).

Intan mengatakan, laporan polisi yang dibuat Wahidin merupakan bentuk kriminalisasi buruh. Pihaknya pun mengecam laporan yang dibuat Gubernur Banten.

Baca juga: Kantornya Diduduki Buruh, Gubernur Banten Wahidin Halim Akan Lapor Jokowi hingga Kapolri

"Itu kan bentuk sebuah kriminalisasi terhadap buruh. Ini juga kita menolak dan juga mengecam ini," katanya.

Intan berujar, para buruh tak akan melakukan penggerudukan jika komunikasi antara Wahidin dan rakyatnya berjalan dengan lancar.

Selama masa kepemimpinan Wahidin, menurut Intan, Gubernur Banten tak pernah menemui buruh saat mereka menyampaikan aspirasinya.

Baca juga: Buruh Disebut Ambil Makanan dan Barang Saat Geruduk Kantor Gubernur Banten Wahidin Halim

"Ini tidak akan terjadi, saya pastikan tidak akan terjadi kalau saja komunikasinya dibangun, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya baik-baik saja, itu tidak akan," urainya.

Dia pun membandingkan perilaku Wahidin dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mau menemui buruh.

"Gubernur lain, ketika rakyatnya datang, mau menemui. Enggak usah jauh-jauh kayak Gubernur DKI Jakarta yang duduk bareng di tanah dengan buruh, enggak usah sejauh itu," ucapnya.

Baca juga: Kapolda Banten Sayangkan Kantor Gubernur Wahidin Halim Kosong Saat Digeruduk Pedemo

"Tapi setidaknya datang, temui, ini kan enggak pernah selama lima tahun masa kepemimpinan beliau," sambung Intan.

Dia pun meminta Wahidin agar melakukan instropeksi diri mengapa buruh sampai memasuki ruang kerjanya.

"Makanya seharusnya gubernur bisa dong instropeksi dirinya, kenapa sampai terjadi nih kawan-kawan masuk kantor gubernur," tutur Intan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com