Kompas.com - 27/12/2021, 18:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah karena menetapkan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sesuai dengan ketentuan pusat.

Gilbert juga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memerintahkan kenaikan UMP yang tidak selaras dengan aturan pemerintah pusat tersebut.

"Yang terhormat calon Menteri Tenaga Kerja (Andri Yansyah) dari Calon Presiden (Anies), ya kita jokes dikit lah. Kita ringan-ringan saja. Masih calon, jadi bapak belum tentu terpilih (jadi Menaker)," kata Gilbert dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI, Senin (27/12/2021).

Gilbert juga menyebut Kepala Disnaker DKI Jakarta kebingungan atas polemik yang timbul akibat revisi kenaikan UMP 2022 tersebut.

Politikus PDI-P ini berujar, ada kesalahan prosedur yang jelas dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta karena melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah.

Baca juga: Keluarkan Kepgub soal Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Anies Abaikan PP 36 dan UU Cipta Kerja

"Kita lihat bahwa di sini ada prosedur yang salah, maka kemudian produknya juga salah, kita tidak ingin DKI jadi rusak begitu," ujar dia.

Jika Anies menyebut keputusan tersebut untuk rasa keadilan, Gilbert menanyakan keadilan yang hadir untuk siapa? Sebab, menurutnya, keputusan Anies dirasakan tidak adil untuk pengusaha.

"Kan kita bicara keadilan, memang keadilan siapa yang punya?" kata Gilbert.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini juga menyebut, keputusan Anies menaikan UMP akan memberatkan keuangan daerah DKI Jakarta.

Menurut Gilbert, ada 120.000 lebih penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang kemudian harus naik gaji imbas keputusan Anies.

Baca juga: Kemenaker Minta Anies Tak Membelot soal Penetapan UMP Jakarta 2022

"Bebannya ke APBD kalau dinaikan sekitar Rp 320-350 miliar per tahun. Ini masalahnya di Komisi B anggaran itu," ucap Gilbert.

Untuk itu, Gilbert meminta agar Disnaker DKI Jakarta menjalankan saran yang diberikan Anggota DPRD untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan revisi UMP 2022 tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.