Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak UMP Naik 5,1 Persen, Dewan Pengupahan: Itu Bukan Keputusan Pemprov DKI, tetapi Keputusan Anies

Kompas.com - 28/12/2021, 17:14 WIB
Sania Mashabi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional unsur pengusaha Adi Mahfudz menilai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tidak sah.

Menurut dia, keputusan untuk merevisi upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen adalah keputusan sepihak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kenaikan Upah DKI Jakarta Menjadi Rp. 4.641.854 adalah Bukan Keputusan Pemerintah DKI Jakarta, tetapi itu adalah keputusan Pak Anies Baswedan," kata Adi seperti dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Disnaker DKI: Tetap Ada Pembicaraan dengan Pengusaha Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen

"Karena yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah UMP berdasarkan aturan yang ada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan 'Gubernur wajib Menetapkan Upah Minumum Provinsi' dan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dengan besaran Rp 4.453.935," lanjut dia.

Jika merujuk pada formula pengupahan tersebut, Anies telah menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 0,85 persen atau naik sebesar Rp 37.749 pada 21 November 2021 lalu.

Hal ini pun tertuang dalam Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022.

Adi pun menilai UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen ini tidak baik untuk masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di Indonesia.

"Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12 bulan kerja, ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan serentak tanggal 21 November 2021," ujarnya.

Baca juga: Belum Gugat ke PTUN, Apindo Masih Kaji Keputusan Anies Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen

"Tanggal 21 November adalah upah atau UMP yang sah, Kalau tanggal selain dari tanggal yang sudah ditentukan ya berarti tidak sah," imbuh dia.

Adi menegaskan, pengusaha akan patuh pada regulasi yang sudah ditetapkan sebesar 0,8 persen dan tegas mengatakan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen tidak sah.

"Kami sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami sampaikan sekali lagi pengusaha akan jalankan peraturan atau putusan gubernur DKI Jakarta yang di tetapkan pada tanggal 21 November 2021," ucap Adi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Kronologi Pria yang Diduga Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus

Megapolitan
Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Paus Fransiskus Akan Berkunjung ke Tanah Air pada 3-6 September, Indonesia Jadi Negara Pertama

Megapolitan
Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Pria Ditemukan Tewas dalam Freezer Mobil Pengangkut Es Krim di Jakpus, Diduga Terkunci

Megapolitan
Ganjil Genap dan 'Oneway' di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Ganjil Genap dan "Oneway" di Jalur Puncak Bogor Berakhir, Lalu Lintas Normal 2 Arah

Megapolitan
34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

34 Tahun Jadi Penjaga di TMP Kalibata, Sumardi: Motivasi Saya Buat Peziarah Nyaman

Megapolitan
Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Komplotan Tak Dikenal Keroyok Pengendara Mobil di Parkiran Elysee SCBD

Megapolitan
3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

3 Titik Jalan di Bekasi Selatan Terendam Banjir Imbas Hujan Deras sejak Sore

Megapolitan
Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Imbas Hujan Lebat, Banjir di Jakarta Utara Meluas

Megapolitan
Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Kisah Sumardi Bangga Layani Peziarah di TMP Kalibata Selama 34 Tahun

Megapolitan
Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Hujan Deras, Perumahan Galaxy dan Jatiasih Bekasi Terendam Banjir

Megapolitan
Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Jakarta Hujan Lebat, Cilincing dan Kelapa Gading Tergenang Air

Megapolitan
Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Imbas Hujan Deras, Kawasan Daan Mogot Jakarta Barat Muncul Genangan Air

Megapolitan
BPBD: Bekasi Berpotensi Hujan Sedang-Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang, Ini Lokasinya

BPBD: Bekasi Berpotensi Hujan Sedang-Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang, Ini Lokasinya

Megapolitan
BPBD: Jakarta Berpotensi Hujan Sedang-Lebat, Ini Lokasinya

BPBD: Jakarta Berpotensi Hujan Sedang-Lebat, Ini Lokasinya

Megapolitan
Pilih Pulang Hari Jumat, Sejumlah Pemudik Asal Jawa Barat Sebut Jalanan Lancar

Pilih Pulang Hari Jumat, Sejumlah Pemudik Asal Jawa Barat Sebut Jalanan Lancar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com