Bantah Mendagri, Wagub Riza Patria Sebut Tak Ada APBD DKI yang Diendapkan di Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait endapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 12,953 triliun di bank umum.

"Tidak ada yang mengendap," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/1/2022).

Dia menjelaskan, uang belasan triliun rupiah yang tersimpan di bank merupakan uang bagi hasil dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Baca juga: Pemda Endapkan APBD di Bank, DKI Paling Tinggi dengan Rp 12,95 Triliun

Pemprov DKI mendapat uang bagi hasil sebesar Rp 5 triliun yang pembayarannya ditunda. Pembayaran dilakukan pada 17 Desember 2021.

"Beberapa hari sebelum tahun baru masuk lagi Rp 3 triliun jadi kita di ujung (tahun 2021) masuk lagi," kata dia.

Uang Rp 8 triliun tersebut tidak bisa dibelanjakan karena sudah memasuki akhir tahun, sehingga kemudian disimpan di bank.

Sisanya, Riza tidak menjelaskan uang yang disimpan di bank merupakan APBD atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka 100 Persen di Jakarta di Tengah Bahaya Omicron...

Namun, terkait APBD, kata Riza, DKI Jakarta berhasil menyerap sebesar 88,2 persen dari target 91 persen. Menurut dia, serapan APBD 88,2 persen merupakan angka yang tinggi.

Serapan anggaran tidak mencapai target karena tiga hal, yaitu karena efisiensi lelang yang terjadi, ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, terakhir karena menunggu proses audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, Riza memastikan tidak ada program strategis yang tertunda akibat efisiensi dan proses audit.

"Alhamdulillah program yang strategis terlaksana dengan baik," kata Riza.

Baca juga: Omicron Merebak, Epidemiolog Sarankan Pemprov DKI Tunda Sekolah Tatap Muka 100 Persen

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada sepuluh pemprov dengan simpanan kas daerah tertinggi.

Provinsi yang yang memiliki simpanan tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan angka Rp 12,95 triliun.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kami sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito, Senin (27/12/2021).

Tito mengatakan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak.

Terlebih lagi, kata Tito, ada dana yang didepositokan.