Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub DKI: Uang Rp 8 T Mengendap di Bank karena Baru Ditransfer Kemenkeu Akhir Tahun

Kompas.com - 03/01/2022, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi penjelasan soal pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait endapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 12,953 triliun di bank umum.

Baca juga: Pemda Endapkan APBD di Bank, DKI Paling Tinggi dengan Rp 12,95 Triliun

Riza mengatakan, uang triliunan rupiah yang disebut mengendap di bank itu merupakan uang bagi hasil dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

DKI mendapat uang bagi hasil sebesar Rp 5 triliun yang pembayarannya ditunda. Pembayaran baru dilakukan pada 17 Desember 2021.

"Beberapa hari sebelum tahun baru masuk lagi Rp 3 triliun jadi kita di ujung (tahun 2021) masuk lagi," kata dia.

 

Total uang transfer dari Kemenkeu sebesar Rp 8 triliun tersebut tidak bisa dibelanjakan karena sudah memasuki akhir tahun, sehingga kemudian disimpan di bank.

Sisanya, Riza tidak menjelaskan uang yang disimpan di bank merupakan APBD atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun, terkait APBD, kata Riza, DKI Jakarta berhasil menyerap sebesar 88,2 persen dari target 91 persen.

Baca juga: Bantah Mendagri, Wagub Riza Patria Sebut Tak Ada APBD DKI yang Diendapkan di Bank

Menurut dia, serapan APBD 88,2 persen merupakan angka yang tinggi. Serapan anggaran tidak mencapai target karena tiga hal, yaitu karena efisiensi lelang yang terjadi, ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, terakhir karena menunggu proses audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Namun, Riza memastikan tidak ada program strategis yang tertunda akibat efisiensi dan proses audit.

"Alhamdulillah program yang strategis terlaksana dengan baik," kata Riza.

Baca juga: Tak Pakai APBD, Ini Sumber Pendanaan Formula E

 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada sepuluh pemprov dengan simpanan kas daerah tertinggi. Provinsi yang yang memiliki simpanan tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan angka Rp 12,95 triliun.

"(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kami sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," kata Tito, Senin (27/12/2021).

Tito mengatakan, simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak. Terlebih lagi, kata Tito, ada dana yang didepositokan.

(Penulis : Singgih Wiryono | Editor : Nursita Sari)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com