Anggota Dishub Bekasi Mengaku Tak Dibayar Saat Kawal Mobil Mewah, Katanya Panggilan Hati

"Jadi, untuk kendaraan yang dikawal sudah saya sampaikan sosialisasi dan edukasi, sehingga ibu (yang dikawal) apabila menggunakan pengawalan itu memberi surat izin dan akan dibantu, bukan kepada instansi yang tidak memiliki kewenangan melakukan pengawalan," ungkap Ardian.

Baca juga: Mengaku Diancam Mafia Tanah, Dinno Patti Djalal: Dia Suruh Orang untuk Habisi Saya

Polisi akhirnya memberi sanksi tilang dan menyita rotator atau sirene mobil pelat merah tersebut.

Lampu rotator berwarna biru yang terpasang di mobil dishub seharusnya hanya boleh digunakan pihak kepolisian.

Di samping itu, Ardian menjelaskan, pengawalan dari pihak Dishub terhadap rombongan itu juga tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam aturannya, Dishub tidak diperbolehkan mengawal seperti yang sudah jelas pada pasal 135 ayat 1 Undang-undang (UU) Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Status Jakarta Naik Jadi Level 2

Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Dede sudah mengaku dirinya menyalahi peraturan lalu lintas. Namun, Dede beralasan tidak mengetahui adanya pengetatan lalu lintas di Simpang Gadog.

Dede mengaku bahwa mobil yang dikawalnya tidak sedang dikendarai pejabat, melainkan warga biasa yang meminta pengawalan dari Tol Bekasi Barat.

Dede menampik ada transaksi pembayaran jasa pengawalan dari pengawalan tersebut.

"Bukan pejabat. Tamu aja orang biasa. Tadi saya sudah bilang enggak bisa, enggak punya wewenang untuk mengawal, tapi dia bilang sampai di sini aja Ciawi. Sebenarnya enggak boleh, tapi dia (yang dikawal) tetap minta ke saya untuk dikawal dari Bekasi Barat ke Puncak Bogor (Vimala Hills)," kata Dede.