Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Gaji Naik, Ketua DPRD DKI: Tunjangannya yang Naik untuk Bantu Program Pemerintah

Kompas.com - 10/01/2022, 08:13 WIB
Sania Mashabi,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2022 meningkat Rp 26 miliar dibandingkan dengan anggaran yang sama di tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 177, 4 miliar untuk gaji dan tunjangan anggota Dewan di tahun ini. Banyak pihak kemudian menyoroti kenaikan tersebut yang dianggap kurang tepat dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun menegaskan bahwa gaji anggota DPRD DKI Jakarta tidak mengalami kenaikan.

Kata dia, yang mengalami kenaikan adalah tunjangan anggota Dewan, dan anggaran tersebut ujung-ujungnya untuk membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ini kan yang beredar di berita bahwasanya gaji anggota dewan naik, ini (gaji) enggak naik, tunjangannya yang naik, yaitu untuk membantu program pemerintah," kata Prasetio di Jakarta, Minggu (9/1/2022).

Baca juga: Penularan Omicron Terus Meluas di Jakarta, Kasus Covid-19 Aktif Hampir Tembus 2.000

Lebih lanjut ia mengklaim bahwa tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tidak lebih besar dari tunjangan yang diterima para eksekutif atau Gubernur DKI.

Oleh karena itu, Prasetio menegaskan tidak ada pemborosan terkait kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta ini.

"Dan itu (uang) enggak kita pegang, pihak ketiga gitu lho (yang pegang), jadi enggak ada. Ada yang bilang sangat pemborosan pembiayaan. Enggak ada," ujar dia.

Prasetio kemudian mengungkap alasan mengapa tunjangan anggota DPRD DKI naik di tengah pandemi.

Menurut dia, kenaikan tunjangan tersebut untuk mendukung kegiatan anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Baca juga: Penularan Omicron Makin Merajalela, Ketua DPRD DKI Imbau Masyarakat Tak Berpergian ke Luar Negeri

"Dinaikkan sedikit (tunjangannya) untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat. Apa yang dipinta oleh masyarakat kita bantu," ujar dia.

Prasetio menambahkan, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sudah membaik sehingga tidak masalah jika ada sedikit kenaikan tunjangan.

Tak masuk akal

Kenaikan anggaran itu menuai respons yang beragam di kalangan pemerhati pemerintahan.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tak wajar.

Menurutnya, kinerja DPRD DKI Jakarta tak pantas diganjar dengan kenaikan gaji dan tunjangan.

"Kinerja DPRD DKI Jakarta yang tak sangat cemerlang, sehingga penambahan gaji dan tunjangan tak punya alasan yang masuk akal," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/1/2022).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Ungkap Alasan Kenaikan Tunjangan Anggotanya

"Jika gaji dan tunjangan merupakan apresiasi atas kinerja, lalu bagaimana bisa DPRD DKI Jakarta dengan kinerja yang minim layak diganjar gaji dan tunjangan yang fantastis?" sambungnya.

Ketidakwajaran lain yang dilihat oleh Licus adalah kenaikan gaji itu terjadi di tengah situasi pandemi yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat.

Ia menuturkan, kenaikan tersebut justru memperlihatkan sikap DPRD DKI yang tak peduli dengan situasi rakyat saat ini.

Jumlah tunjangan yang tercantum dalam anggaran juga terlalu fantastis, misalnya tunjangan perumahan.

"Bayangkan Rp 80 juta sebulan per anggota. Itu artinya sehari seorang anggota DPRD DKI mendapatkan jatah 2,6 juta," jelas dia.

"Itu baru dari satu jenis tunjangan, bayangkan tunjangan sebesar itu tampak sia-sia ketika tak setiap hari anggota itu bekerja sehingga kinerja mereka minim," tambahnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Sebut Gaji Anggotanya Tak Alami Kenaikan

Lucius pun tak bisa menemukan alasan logis guna membenarkan anggaran DKI Jakarta dihabiskan untuk membiayai kemewahan orang-orang yang berkinerja minim.

Karena itu, besaran serta momentum kenaikan gaji dan tunjangan itu sangat sulit dijelaskan sebagai sesuatu yang wajar diberikan kepada DPRD DKI Jakarta.

"Anggaran DKI Jakarta masih banyak diperlukan untuk urusan yang lebih penting," ujarnya.

Buat rakyat marah

Selain Lucius, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menyayangkan adanya peningkatan gaji anggota DPRD DKI Jakarta 2022.

Apalagi, kenaikan tersebut terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat terdampak perekonomiannya.

"Tentu itu merupakan kebijakan yang tak tepat dan membuat rakyat iri dan marah," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Gaji DPRD DKI Naik, Formappi: Tak Masuk Akal

Ujang mengatakan, pada saat masyarakat kesulitan akibat pandemi Covid-19, mestinya para wakil rakyat mawas diri dan menahan diri untuk menaikkan gaji atau pendapatannya.

Dia meminta para wakil rakyat di Jakarta itu mengedepankan rasa empati yang tinggi atas penderitaan rakyat.

"Jika rakyatnya sedang meradang, ya jangan naik gajinya," ucap dia.

Ujang mengingatkan DPRD DKI Jakarta bahwa masa pandemi Covid-19 seperti saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan gaji anggotanya.

Dia pun mewanti-wanti agar kenaikan gaji itu kembali dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesan buruk dan protes dari masyarakat pada wakil rakyat.

"Jangan sampai di tahun baru 2022, rakyat gigit jari dan lapar, pejabatnya happy dan kenyang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan 'Food Estate' di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Bakal Libatkan BRIN dalam Pengembangan "Food Estate" di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Mengenang 9 Tahun Kematian Akseyna, Mahasiswa UI Berkumpul dengan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Pengeroyokan Warga oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus Mencekam, Warga Ketakutan

Megapolitan
'Update' Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

"Update" Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim Utama, Total 9 Mobil Terlibat

Megapolitan
Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Oknum TNI Diduga Keroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus, Warga: Itu Darahnya Masih Ada

Megapolitan
Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Polda, Polri, dan Kejati Tak Bacakan Jawaban Gugatan MAKI Terkait Desakan Tahan Firli Bahuri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com