Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Vaksinasi Booster 12 Januari, Pemkot Tangerang Sasar Lansia hinga PBI BPJS

Kompas.com - 10/01/2022, 15:39 WIB
Muhammad Naufal,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menargetkan pemberian vaksin booster Covid-19 kepada 104.000 lansia di wilayah administrasinya.

Rencananya, vaksinasi Covid-19 dosis ketiga alias vaksin booster berlangsung pada Rabu (12/1/2022).

"Yang di-booster tidak semua (golongan). Target 104.000 lansia. Sementara infonya yang di-booster itu lansia. Jadi itu yang kami kejar. Selanjutnya kami menunggu arahan dari kementerian," ucap dia, saat dihubungi, Senin (10/12/2021).

Baca juga: Wali Kota Tangerang Berharap Presiden Jokowi Gratiskan Vaksin Booster Covid-19

Hingga saat ini, politikus Partai Demokrat itu mengaku belum mengetahui merek vaksin booster yang akan digunakan.

Arief melanjutkan, selain warga lansia, warga di Kota Tangerang yang termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS juga diprioritaskan sebagai penerima vaksin booster.

Selain warga PBI BPJS, warga yang memiliki Kartu Tangerang Sehat turut ditargerkan sebagai penerima vaksinasi Covid-19 dosis ketiga. Dia mengatakan, vaksin booster yang akan digelar nantinya gratis.

"Ya gratis, karena mereka kan termasuk keluarga sasaran yang masyarakat kurang mampu," kata Arief.

Seperti diketahui, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi sebelumnya menjelaskan, khusus untuk vaksinasi non-program pemerintah atau mandiri diberlakukan pembayaran.

Baca juga: Vaksinasi Booster di Kota Tangerang Akan Digelar di Puskesmas, Gedung Sekolah, dan RS

Hanya saja, Nadia mengatakan pemerintah belum menetapkan besaran tarif dari vaksinasi booster tersebut.

Sejauh ini, sudah beredar sejumlah tarif vaksin yang cukup beragam. Setiap jenis vaksin memiliki ketetapan tarif berbeda.

Nadia menyebutkan, tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri.

Tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara. Artinya, belum tentu tarif tersebut akan diterapkan untuk harga vaksin booster berbayar di Indonesia.

Sebab menurutnya untuk di Indonesia, tarif vaksinasi booster belum ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah masih menggodok besaran tarif vaksin booster.

Baca juga: Dinkes DKI Masih Tunggu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Booster Covid-19 dari Kemenkes

Proses penetapan harga harus melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

''Belum ada biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,'' kata Siti Nadia Tarmidzi, dikutip dari laman resmi Kemenkes pada Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com