Gaji dan Tunjangan Naik, DPRD DKI Dinilai Hanya Pikirkan Perut Sendiri

Bantuan komponen ialah bantuan yang akan diterima berdasarkan tanggungan keluarga tersebut, di antaranya ibu hamil, anak balita, anak sekolah, orang dengan disabilitas, dan orang lanjut usia.

SPRI meyakini APBD DKI Jakarta sangat mampu dan mencukupi untuk membiayai PKH LOKAL tersebut. Dengan APBD DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 82,47 triliun, hanya dibutuhkan Rp 1,1 triliun untuk skema bantuan Rp 1,4 juta per keluarga per bulan atau Rp 2,1 triliun untuk skema Rp 2,2 juta per bulan per keluarga.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Mal PTC Mati Suri | Omicron Meluas

Kedua, SPRI juga mendesak Pemprov DKI Jakarta beserta DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan jaminan kerja dan jaminan pendapatan untuk pengangguran warga Jakarta. Hal ini dikarenakan sempitnya lahan kerja pasca-penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketiga, SPRI mendesak Pemprov DKI beserta DPRD DKI Jakarta untuk segera memberikan program pemberdayaan ekonomi kepada perempuan miskin korban tindak kekerasan seksual.

Karena Sudah 4 Tahun Tak Naik Gaji

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut kenaikan belanja gaji dan tunjangan DPRD karena ada pertimbangan perekonomian yang mulai naik. Pertimbangan lainnya adalah gaji anggota DPRD yang tak kunjung naik dalam waktu 4 tahun terakhir.

”Kita juga tidak sembarangan menaikkan. Menurut kita, ekonomi sudah membaik, APBD juga membaik. Kita sudah 3 atau 4 tahun tidak naik,” katanya.

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Gaji dan Tunjangan Naik, Serikat Pekerja Nilai Dewan Tidak Sensitif"