Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Senilai Rp 197,2 Miliar, Anggota DPRD: Agar Sungai Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pembangunan saringan sampah senilai Rp 197,2 miliar bertujuan agar sampah dari hulu sungai tidak masuk ke Jakarta.

"Untuk mengurangi sampah masuk Jakarta, saya kira itu baik," ujar Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Rabu (12/1/2022).

Gembong mengatakan, proyek tersebut dinilai penting karena banyak sampah di sungai Jakarta datang dari hulu, sehingga perlu diadakan saringan agar sungai Jakarta menjadi bersih.

"Urgensinya supaya dialiri sungai kita tidak dipenuhi oleh sampah yang datang dari hulu, sehingga minimal tidak 100 persen bersih tidak, minimal bisa mengurangi," ucap dia.

Baca juga: DKI Jakarta Bangun Saringan Sampah di Perbatasan, Nilainya Rp 197,21 Miliar

Namun, Gembong juga meminta Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi terkait pengelolaan sampah lintas wilayah tersebut.

"Ini harus dibangun koordinasi baik antara Pemprov dengan daerah penyangga, jangan sampai nanti ada sampah, saling lempar tanggung jawab," ucap dia.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai tender pembangunan saringan sampah senilai Rp 197,21 miliar pada Januari 2022.

Baca juga: Riza Sebut Jokowi Bisa Ubah Aturan agar Ia dan Anies Menjabat sampai 2024

Proyek yang diambil dari Unit Pelaksanaan Kebersihan Badan Air Jakarta Timur itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, pembangunan saringan sampah tersebut menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tahun 2022.

"Iya anggarannya APBD 2022," ucap Yogi saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Dirikan Pagar di Trotoar Antasari, Mandor: Pejalan Kaki Masih Bisa Lewat

Yogi menjelaskan, progres pembangunan saringan sampah tersebut masih dalam revisi gambar setelah pembahasan dengan Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.

"Karena itu harus bangun kali gendong dulu, jadi agak mahal ya. Perencanaan kami bekerja sama dengan ITB," tutur dia.