Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pelanggaran Prokes Terjadi di Sekolah, Orangtua Berkerumun di Depan Gerbang dan Tak Jaga Jarak

Kompas.com - 13/01/2022, 06:15 WIB
Ivany Atina Arbi

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen menjadi perhatian banyak pihak karena dianggap dapat menjadi lahan basah penyebaran virus corona.

Masyarakat hingga pengamat kemudian meminta pemerintah untuk menunda PTM 100 persen. Atau jika PTM tidak bisa ditunda, kapasitas peserta pun sebaiknya dibatasi sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatakan hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena terbentur aturan pemerintah pusat.

Jakarta saat ini berstatus PPKM Level 2, dan di Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Soal Penyelenggaraan PTM Semasa Covid-19, daerah Level 2 bisa melaksanakan PTM 100 persen.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta PTM 100 Persen Dihentikan Menyusul Temuan Siswa Positif Varian Omicron

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakinkan bahwa pihaknya telah memastikan bahwa penyelenggaraan PTM 100 persen dilakukan sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus corona.

"Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta masih memenuhi syarat dilaksanakan PTM 100 persen terbatas,” ujar Riza, Selasa (11/1/2022).

Apakah benar terkendali?

Klaim bahwa PTM dilaksanakan sesuai prosedur dipertanyakan karena fakta lain di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Berdasarkan pantauan Harian Kompas, orangtua murid tampak berkerumun di gerbang SDN Manggarai 09, Tebet Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2022), saat menjemput anak mereka di sekolah.

Tidak ada istilah jaga jarak, dan bahkan beberapa orang terpantau tidak mengenakan masker.

Baca juga: UPDATE 12 Januari: Hasil Tracing di SMAN 71 Jakarta Usai Satu Siswa Terpapar Omicron

Penumpukan murid juga terjadi di sisi gerbang yang lain karena jalan mereka terhalang oleh kerumunan orangtua murid.

Tidak hanya itu, pelaksanaan PTM di dalam lingkungan sekolah juga riskan terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti yang pernah melakukan pemantauan PTM mengatakan bahwa para peserta didik tampak sulit menjaga jarak.

Ukuran ruangan kelas yang kecil dengan peserta didik antara 32-40 orang membuat jaga jarak yang ideal antara satu siswa dengan siswa lainnya sulit diwujudkan.

Baca juga: Berikut Kronologi Masuknya Omicron ke Kota Tangsel, Mulai dari PPLN hingga Transmisi Lokal

Komisioner KPAI lainnya, Rita Pranawati, menilai sebaiknya PTM 100 persen tidak dilaksanakan saat ini di tengah lonjakan Covid-19.

"Mengingat adanya perkembangan omicron, tetap utamakan kewaspadaan dan kehati-hatian," ujarnya.

Kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah sekolah di Jakarta pasca penerapan PTM 100 persen, di antaranya adalah SMAN 71 Jakarta dan SMK Malaka di Jakarta Timur.

Siswa di SMAN 71 terkonfirmasi positif Omicron. Omicron adalah varian virus corona yang diyakini lebih cepat menular.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Megapolitan
Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com