Lanjutan Sidang Kasus Terorisme Munarman Hari Ini, JPU Hadirkan Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melanjutkan sidang perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman, Senin (17/1/2022).

Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan, agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).

"Agenda pemeriksaan saksi dari JPU, sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB," kata Alex, Minggu (16/1/2022) petang.

Baca juga: Eksepsi Munarman Ditolak Hakim, Kuasa Hukum: Sudah Diduga, Show Must Go On...

Dalam wawancara terpisah, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar menyatakan bahwa pihaknya siap untuk sidang pemeriksaan saksi dari JPU.

"Kami pelajari berkas dan dokumen untuk persiapan pemeriksaan saksi," ujar Aziz.

Aziz mengaku telah mengetahui beberapa nama saksi dari JPU. Beberapa nama saksi itu diketahui berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari JPU.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Sejumlah Tahanan Akan Bersaksi dalam Sidang Munarman Pekan Depan

"Saksinya hampir semua sih kebanyakan yang ditahan di Polda (Metro Jaya), atau di Cikeas. Sisanya ada di Makassar, insya Allah sidangnya juga offline, pasti dihadirkan langsung. Kalau yang di Makassar atas pertimbangan efisien, baru online," ucap Aziz, setelah sidang putusan sela di PN Jakarta Timur, Rabu (12/1/2022).

Namun, Aziz tak bisa membeberkan identitas saksi yang akan dihadirkan JPU, mengingat kerahasiaan nama saksi dalam sidang kasus terorisme.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan Munarman dalam kasus tindak pidana terorisme.

Baca juga: Hakim: Eksepsi Munarman dan Tim Penasihat Hukum Tidak Beralasan Hukum

Menurut hakim, eksepsi yang disampaikan terdakwa Munarman dan tim penasihat hukum sudah masuk materi pokok perkara.

"Apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau tidak, adalah sangat tergantung pada pembuktian dalam persidangan selanjutnya. Maka keberatam tersebut tidak dapat diterima," ujar hakim di ruang sidang utama PN Jakarta Timur, Rabu pekan lalu.

Lebih lanjut, hakim mengatakan, eksepsi Munarman dan tim penasihat hukum tidak masuk dalam ketentuan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Maka dari itu, eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, sidang pokok perkara untuk terdakwa Munarman dilanjutkan.

Munarman, yang merupakan eks Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), didakwa tiga pasal, yakni Pasal 13 huruf c, Pasal 14 juncto Pasal 7, dan Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Munarman dan kawan-kawan merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk ancaman kekerasan, melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata JPU saat membacakan dakwaan, 8 Desember 2021.

Munarman disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembaiatan di Makassar, Sulawesi Selatan; Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara; pada 24-25 Januari dan 5 April 2015.

Perbuatan itu dilakukan Munarman berkaitan dengan munculnya Islamic State of Iraq (ISIS) di Suriah sekitar awal 2014 yang dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar Al Baghdadi.