Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Kenaikan Tarif KRL Rp 2.000 untuk 25 Kilometer Pertama Tuai Pro dan Kontra

Kompas.com - 17/01/2022, 08:35 WIB
Reza Agustian,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan tarif kereta rel listrik commuter line menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beragam respons mengenai wacana tersebut datang dari berbagai lapisan masyarakat.

Usulan kenaikan tarif KRL commuter line Jabodetabek masih dalam proses pengkajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kenaikan tarif sebesar Rp 2.000 itu merupakan tarif dasar perjalanan 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif sebesar Rp 1.000.

Baca juga: Kemenhub Masih Kaji Kenaikan Tarif KRL

Dengan begitu, ke depan perjalanan awal dengan KRL untuk 25 kilometer pertama akan dikenakan tarif Rp 5.000, jika sampai 35 kilometer maka tarifnya bakal menjadi Rp 6.000, sampai 45 kilometer bakal menjadi Rp 7.000 dan seterusnya.

Penolakan pengguna KRL

Kabar mengenai kenaikan tarif KRL menuai penolakan pengguna setia KRL commuter line.

Fajar salah satu pengguna moda transportasi KRL mengaku berkeberatan dengan usulan kenaikan tarif KRL.

Menurut dia, tarif KRL yang murah justru membuat masyarakat ingin menggunakan transportasi umum.

Baca juga: Wacana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Bukan Waktu yang Tepat!

"Justru karena harganya murah, kita mau naik transportasi umum. Kalau naik, mending bawa motor pribadi nanti saya," kata Fajar saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (16/1/2022).

Senada dengan Fajar, penolakan juga datang dari Dena, warga Tangerang yang biasa menggunakan KRL. Ia menilai, kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil sehingga menolak adanya rencana kenaikan tarif KRL.

"Sekarang harga minyak goreng, cabai lagi pada naik. Masa mau naikkin tarif KRL. Jadi pusing kita," ujar Dena.

Baca juga: Tarif KRL Akan Naik, Pelanggan: Harga Minyak dan Cabai Lagi Naik, Masa Tarif KRL Naik Juga

Hasil survei YLKI

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya rencana kenaikan tarif KRL asal diiringi dengan peningkatan pelayanan.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Terdapat dua aspek penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan tarif KRL, yaitu ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau keinginan untuk membayar.

Baca juga: Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com