Kasus Haris Azhar dan Fatia Dianggap Pemidanaan yang Dipaksakan

Kompas.com - 28/01/2022, 05:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti meminta kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat kliennya dihentikan.

Haris dan Fatia dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya masih berstatus saksi kendati perkaranya telah masuk tahap penyidikan.

Kuasa hukum Fatia, Andi Muhammad Rizaldi menilai, seharusnya kejaksaan merekomendasikan kepada penyidik untuk menghentikan perkara. Sebab, Andi berpandangan, tidak terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Bagi kami, kasus yang dialami Fatia dan Haris itu bisa dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi," ujar Andi saat menyampaikan rekomendasi penghentian perkara, di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Perkara ini bermula dari diskusi antara Haris dan Fatia yang disiarkan melalui YouTube. Mereka menyoroti hasil penelitian sejumlah lembaga mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis pertambangan di Intan Jaya, Papua.

Menurut Andi, diskusi antara Haris dan Fatia merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

"Ini sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan juga hak asasi manusia," kata Andi.

Hal senada disampaikan kuasa hukum Haris, Muhammad Al Ayyubi Harahap. Dia mengatakan, percakapan Haris dan Fatia berlandaskan pada hasil kajian dari beberapa organisasi sipil.

Baca juga: Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut Naik Penyidikan, Haris Azhar-Fatia Masih Berstatus Saksi

Adapun pokok pembahasan Haris dan Fatia berdasarkan hasil laporan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, hingga Trend Asia, bertajuk Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.

Dikutip dari Kontras.org, kajian ini memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.KOMPAS.COM/ KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Kasus Perselingkuhan Dua Polisi Mirip Serial Layangan Putus, Polda Metro Sebut Pelaku Sudah Dipecat

Viral Kasus Perselingkuhan Dua Polisi Mirip Serial Layangan Putus, Polda Metro Sebut Pelaku Sudah Dipecat

Megapolitan
Bunuh Kakak Ipar Pacar karena Ditegur Merokok, Pelaku Terancam Hukuman Seumur Hidup

Bunuh Kakak Ipar Pacar karena Ditegur Merokok, Pelaku Terancam Hukuman Seumur Hidup

Megapolitan
Kolonel Priyanto Disebut Sedang Tidur Saat Anggotanya Tabrak Handi-Salsabila di Nagreg

Kolonel Priyanto Disebut Sedang Tidur Saat Anggotanya Tabrak Handi-Salsabila di Nagreg

Megapolitan
Ditawari Jual Minyak Goreng Curah dengan Untung Rp 500 Per Liter, Pedagang: Yang Mau Bungkus Siapa?

Ditawari Jual Minyak Goreng Curah dengan Untung Rp 500 Per Liter, Pedagang: Yang Mau Bungkus Siapa?

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Pasang 1.750 Lampu Jalan Selama 2022

Pemkot Tangsel Akan Pasang 1.750 Lampu Jalan Selama 2022

Megapolitan
30 Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, 150 Orang Ditampung di Balai RW

30 Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, 150 Orang Ditampung di Balai RW

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Bakal Ditingkatkan Menjadi 25 Ruas Jalan

Ganjil Genap di Jakarta Bakal Ditingkatkan Menjadi 25 Ruas Jalan

Megapolitan
30 Rumah Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, Diduga akibat Korsleting

30 Rumah Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat dan Motif Membunuh Sejoli Handi-Salsabila karena Tidak Kenal

Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat dan Motif Membunuh Sejoli Handi-Salsabila karena Tidak Kenal

Megapolitan
Anies Sampaikan Pesan untuk Pemimpin Jakarta di Masa Depan, Ini Isinya

Anies Sampaikan Pesan untuk Pemimpin Jakarta di Masa Depan, Ini Isinya

Megapolitan
Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jabodetabek

Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
Berharap Ajang Formula E jakarta Sukses, Anies: Untuk Nama Baik Indonesia di Kancah Dunia

Berharap Ajang Formula E jakarta Sukses, Anies: Untuk Nama Baik Indonesia di Kancah Dunia

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Anies Berharap Kondisi Pandemi Terus Membaik

Jakarta PPKM Level 1, Anies Berharap Kondisi Pandemi Terus Membaik

Megapolitan
Ini 8 Polwan yang Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Ini 8 Polwan yang Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Curah Sesuai HET di Tangsel Belum Merata

Harga Minyak Goreng Curah Sesuai HET di Tangsel Belum Merata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.