Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kompas: 84 Persen Tak Setuju Keberadaan Juru Parkir Liar

Kompas.com - 31/01/2022, 13:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang merasa keberadaan juru parkir liar tak dibutuhkan. Hal ini terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas akhir Desember lalu.

Hasil survei ini menunjukkan, lebih dari 84 persen masyarakat tidak setuju dengan hadirnya juru parkir liar. Hanya sekitar 15 persen sisanya yang merasa kehadiran juru parkir liar masih dibutuhkan.

 

Jika dibedah lebih jauh dari latar belakang responden, keresahan pada juru parkir liar ini dirasakan kalangan masyarakat dari semua lapisan sosial ekonomi. Semua kelas masyarakat sebagian besar sepakat bahwa mereka tidak setuju dengan kehadiran tukang parkir liar.

 

Baca juga: Saat Juru Parkir Liar Bertindak Layaknya Preman dan Setor Uang ke Ormas

Artinya, terganggunya publik bukan karena masyarakat yang tidak rela atau tidak mampu memberikan upah kepada juru parkir liar, melainkan akibat alasan lain, seperti soal keamanan. Tak jarang terjadi bentrokan karena perebutan lahan parkir.

Contoh lain adalah kasus perusakan dan pembakaran kantor Kepolisian Sektor Ciracas, Jakarta Timur, Desember 2018. Peristiwa tersebut dipicu persoalan sepele yang melibatkan juru parkir sebuah toko swalayan yang berujung pengeroyokan pada pengunjung yang kebetulan anggota TNI.

Baca juga: 6 Prajurit TNI AL Ditetapkan Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas

Ketidaksetujuan masyarakat sebetulnya berakar dari minimnya manfaat yang diberikan juru parkir liar. Alih-alih membantu, nyaris tiga perempat responden justru merasa terganggu dengan kehadiran mereka. 

Bahkan, ada anekdot, juru parkir dianggap seperti jin yang paling menyebalkan di halaman toko swalayan. Pasalnya, mereka tidak tampak saat konsumen tiba dan memarkir kendaraan di halaman swalayan. Namun, selepas konsumen selesai berbelanja, juru parkir itu bisa tiba-tiba muncul.

Baca juga: Saya Parkir Sendiri, Begitu Keluar Minimarket, Juru Parkir Pura-pura Tarik Motor...

Terganggunya masyarakat dengan juru parkir liar ini juga berakar dari pengalaman buruk. Nyatanya, tidak sedikit dari responden yang mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan terkait dengan tukang parkir liar.

Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa setidaknya 44 persen dari responden mengaku pernah bermasalah dengan mereka. Pertengahan Desember tahun lalu, hampir terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh juru parkir liar kepada seorang wanita karena tak terima dibayar dengan uang koin.

Baca juga: Tak Terima Dibayar Pakai Uang Koin, Juru Parkir Alfamidi di Kemayoran Hina dan Nyaris Pukuli Perempuan

Kasus di sebuah minimarket di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sempat viral di media sosial ini pun mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Tak sedikit dari warganet yang mengaku mengalami pengalaman buruk serupa, seperti dicemooh dan menghadapi sikap arogan tukang parkir liar.

Tak heran masyarakat pun berharap banyak kepada pemerintah soal juru parkir liar ini. Nyaris semua responden dalam survei mengaku setuju bahwa juru parkir harus di bawah pengawasan pemerintah. Hanya sekitar 7 persen saja dari responden yang berpendapat sebaliknya.

Baca juga: Saat Parkir Liar Dikuasai Ormas, Minimarket Kesulitan Bebaskan Biaya Parkir untuk Pelanggan

Berita ini telah tayang di Kompas.id dengan judul "Menanti Peran Pemerintah Atasi Problem Juru Parkir Liar"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 Per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com