Kompas.com - 01/02/2022, 21:38 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hendak mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana berujar, pihaknya hendak mengirim surat ke Kemendagri lantaran peraturan soal PTM 100 persen diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri.

Adapun SKB itu menjadi salah satu dasar aturan PTM yang tercantum dalam Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri), yang dibuat oleh Kemendagri.

"Di dalam Inmendagri, Depok itu ditetapkan (status PPKM) level 2. Lalu untuk PTMT (pembelajaran tatap muka terbatas) dalam Inmendagri disampaikan bahwa merujuk pada SKB 4 menteri," sebut Dadang pada awak media, Selasa (1/2/2022).

"Jadi karena kita satu komando dari pusat, maka ketika PPKM level 2, PTM 100 persen (diterapkan di Kota Depok)," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Anies: Kami Monitor

Lantaran kewenangan soal Inmendagri itu dimiliki oleh Kemendagri, Pemkot Depok mengirimkan surat agar PTM 100 persen dievaluasi.

Menurut Dadang, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk bertindak di luar SKB 4 Menteri, yang menjadi dasar Inmendagri.

"Untuk evaluasi kembali ke Pak Mendagri dan Pak Gubernur (Jawa Barat). Karena secara kewenangan, ini kan ada di pusat ya. Dan sudah diarahkan di situ bahwa daerah tidak diperkenankan untuk menambah syarat dalam pelaksanaan PTMT. Harus merujuk ke SKB 4 Menteri," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Dadang belum menyebut kapan tanggal pastinya Pemkot Depok bakal mengirimkan surat tersebut.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sudah mengimbau agar PTM 100 persen tidak dilanjutkan sementara ini di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Muncul Klaster Penularan Covid-19 di Sekolah, Saatnya PTM Dihentikan Sementara

Menurut IDAI, vaksinasi Covid-19 untuk anak 6-11 tahun baru saja digulirkan pekan kedua Desember, sehingga semua anak baru mendapatkan satu dosis vaksin, bahkan ada yang belum mendapatkan dosis pertama.

Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, PTM 100 persen pada anak-anak yang belum vaksinasi lengkap, terlebih pada anak-anak kecil yang belum begitu pandai melakukan protokol kesehatan 100 persen, dinilainya sangat mengkhawatirkan.

"Kita sebetulnya sudah senang laporan tiap cabang kasus menurun, situasi ini jika dipaksakan PTM 100 persen tanpa ada opsi lain, tanpa ada orpsi hybrid, selain bikin galau orangtua yang concern terhadap vaksinasi, usia PAUD belum vaksin sudah masuk sekolah, ini sesuatu yang perlu disikapi," ujarnya dalam diskusi daring IDAI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Urus Kir di Jakarta

Cara Urus Kir di Jakarta

Megapolitan
7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

7 Mall yang Boleh Bawa Anjing di Jakarta

Megapolitan
Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Tarif Kirim Motor dengan Kereta Api, Indah Cargo, JNE, Rosalia

Megapolitan
Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Tarif Kirim Paket ke Luar Negeri JNE, DHL, FedEx, Pos Indonesia

Megapolitan
Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Polisi Pastikan Perempuan yang Dicekik Pacar Sudah Tewas Sebelum Dibuang ke Kali Krukut

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Pemprov DKI Bakal Perbanyak Taman Seperti Tebet Eco Park di Jakarta

Megapolitan
Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Wagub Jabar Perintahkan Seluruh Kepala Daerah untuk Hentikan Kegiatan ACT

Megapolitan
Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Hotel 10.000 Kampung Boncos Kembali Berdiri lalu Polisi Bongkar Lagi

Megapolitan
Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Polisi Temukan Paket Kecil Sabu dan Tumpukan Bekas Alat Hisap Saat Gerebek Kampung Boncos

Megapolitan
Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Dokter Hewan di Tangsel Disiagakan di Tempat Penyembelihan Kurban

Megapolitan
100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

100 Keluarga di Cililitan Kesulitan Air Bersih Selama Seminggu, Lurah: Sekarang Sudah Normal Kembali

Megapolitan
Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Kampung Boncos Digerebek Lagi, Polisi Tangkap 6 Pengecer Sabu

Megapolitan
Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Satu Keluarga Hendak Diusir dari Rusun Jatinegara Barat, Pemprov DKI Mediasi dengan Pengelola

Megapolitan
PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

PT KCN Diminta Kosongkan Batu Bara serta Muatannya di Pelabuhan Marunda

Megapolitan
Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Pemprov DKI Didesak Ungkap Pola Kerja Sama dengan ACT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.