Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Pemkot Depok Bakal Kirim Surat ke Kemendagri

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok hendak mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana berujar, pihaknya hendak mengirim surat ke Kemendagri lantaran peraturan soal PTM 100 persen diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri.

Adapun SKB itu menjadi salah satu dasar aturan PTM yang tercantum dalam Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri), yang dibuat oleh Kemendagri.

"Di dalam Inmendagri, Depok itu ditetapkan (status PPKM) level 2. Lalu untuk PTMT (pembelajaran tatap muka terbatas) dalam Inmendagri disampaikan bahwa merujuk pada SKB 4 menteri," sebut Dadang pada awak media, Selasa (1/2/2022).

"Jadi karena kita satu komando dari pusat, maka ketika PPKM level 2, PTM 100 persen (diterapkan di Kota Depok)," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Minta PTM di Jakarta Dievaluasi, Anies: Kami Monitor

Lantaran kewenangan soal Inmendagri itu dimiliki oleh Kemendagri, Pemkot Depok mengirimkan surat agar PTM 100 persen dievaluasi.

Menurut Dadang, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk bertindak di luar SKB 4 Menteri, yang menjadi dasar Inmendagri.

"Untuk evaluasi kembali ke Pak Mendagri dan Pak Gubernur (Jawa Barat). Karena secara kewenangan, ini kan ada di pusat ya. Dan sudah diarahkan di situ bahwa daerah tidak diperkenankan untuk menambah syarat dalam pelaksanaan PTMT. Harus merujuk ke SKB 4 Menteri," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Dadang belum menyebut kapan tanggal pastinya Pemkot Depok bakal mengirimkan surat tersebut.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sudah mengimbau agar PTM 100 persen tidak dilanjutkan sementara ini di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Muncul Klaster Penularan Covid-19 di Sekolah, Saatnya PTM Dihentikan Sementara

Menurut IDAI, vaksinasi Covid-19 untuk anak 6-11 tahun baru saja digulirkan pekan kedua Desember, sehingga semua anak baru mendapatkan satu dosis vaksin, bahkan ada yang belum mendapatkan dosis pertama.

Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso mengatakan, PTM 100 persen pada anak-anak yang belum vaksinasi lengkap, terlebih pada anak-anak kecil yang belum begitu pandai melakukan protokol kesehatan 100 persen, dinilainya sangat mengkhawatirkan.

"Kita sebetulnya sudah senang laporan tiap cabang kasus menurun, situasi ini jika dipaksakan PTM 100 persen tanpa ada opsi lain, tanpa ada orpsi hybrid, selain bikin galau orangtua yang concern terhadap vaksinasi, usia PAUD belum vaksin sudah masuk sekolah, ini sesuatu yang perlu disikapi," ujarnya dalam diskusi daring IDAI.