Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Pengetatan Mobilitas Diperlukan

Pemprov DKI juga berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan dengan menambah jumlah tempat tidur isolasi dan ICU.

"Nah kami akan upayakan ada peningkatan. Di Maret ini, ke depan kami akan tingkatkan lagi tempat tidur isolasi dan ICU-nya," tutur Riza.

Baca juga: RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19, BOR Capai 84,61 Persen

Mobilitas perlu diperketat

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal pengetatan mobilitas di Ibu Kota.

Anies mengatakan, keterisian RS rujukan Covid-19 di DKI menjadi faktor penentu pengetatan mobilitas.

"Salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujar Anies saat berkunjung di Kelenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022).

Ketika terjadi peningkatan keterisian rumah sakit, kata Anies, maka pengendaliannya yakni dengan mengurangi mobilitas.

"Itu pengalaman selama satu setengah tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," kata Anies.

Baca juga: Keterisian RS di Jakarta Capai 60 Persen, Mobilitas Warga Bakal Dibatasi Lagi?

Sementara, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DKI berada di level 2.

Ahli epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, saat ini perlu ada peninjauan ulang terkait kriteria penerapan level PPKM di DKI Jakarta.

Meski saat ini, menurut dia, belum diperlukan pembatasan seperti masa penyebaran Covid-19 varian Delta beberapa waktu lalu.

"Saat ini leveling ini harus di-review untuk indikatornya, atau kriterianya, dan apa yang dilakukan pada level 2," kata Dicky saat dihubungi, Rabu kemarin.

Dicky menjelaskan, walaupun tidak memerlukan pembatasan PPKM seperti saat lonjakan kasus akibat varian Delta, beberapa pengetatan juga tetap harus dilakukan.

Salah satunya dengan membatasi mobilitas orang-orang yang belum menerima vaksinasi Covid-19.

"Artinya, sebenarnya PPKM-nya bisa level 2 atau 3, tapi dua (level 2)-nya ini ada ketentuan memastikan ya itu tadi aktivitas ekonomi, sosial semua diikuti oleh orang-orang yang punya status imunitas yang tinggi," ujar Dicky.

Baca juga: Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Pertimbangkan Naikkan Level PPKM di Jakarta

Dicky mencontohkan pembatasan bagi orang-orang yang belum divaksin Covid-19 di Filipina.

Kata dia, di Filipina, orang yang belum atau tidak mau divaksinasi, ruang lingkupnya dibatasi dan tidak bisa jauh-jauh dari rumahnya.

"Jadi orang yang enggak divaksin, atau enggak mau divaksin, atau yang tidak dalam proteksi yang tadi kuat dan tepat itu ya gak bisa jauh-jauh dari rumahnya. Dibatasi zonasinya," ujar Dicky.

"Ini yang akan mengurangi potensi penyebaran atau terpaparnya orang-orang yang rentan yang rawan. Saya kira itu yang harus dilakukannya," ucap Dicky.