Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Normalisasi Sungai Mandek, Anies Diminta Temui Warga untuk Selesaikan Pembebasan Lahan

Kompas.com - 03/02/2022, 18:13 WIB
Singgih Wiryono,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menemui warga di bantaran Sungai Ciliwung demi menyelesaikan proses pembebasan lahan normalisasi sungai.

Dengan begitu, proses normalisasi Sungai Ciliwung yang tersendat selama kepemimpinan Anies bisa dilanjutkan.

Program normalisasi sendiri merupakan salah satu upaya yang diyakini bisa menanggulangi masalah banjir yang berulang di Jakarta.

"(Karena ini) untuk kebaikan masyarakat, jika pak Anies ada waktu bisa berkomunikasi dengan masyarakat," kata Ida saat dihubungi melalui telepon, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: Nasib Normalisasi Sungai di Era Anies yang Mandek, Berubah Jadi Gerebek Lumpur

Ida menjelaskan, kehadiran Anies mungkin diperlukan karena selama menjabat, normalisasi sungai Ciliwung tidak terealisasi karena kendala pembebasan lahan.

Padahal pembebasan lahan merupakan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek normalisasi Ciliwung sepanjang 33 kilometer ini dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sejauh ini, baru 16 kilometer proyek normalisasi yang berjalan. Mayoritas dilaksanakan di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Lebih lanjut Ida menjelaskan, dana terkait pembebasan lahan ini terus mengucur. Di tahun 2021 saja, lebih dari Rp 1 triliun dianggarkan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan DKI Jakarta untuk pembebasan lahan.

Baca juga: Penanganan Banjir Jakarta Era Anies, Normalisasi Mandek hingga Sumur Resapan Tidak Efektif

"Kalau kepala Dinas (Sumber Daya Air) menyampaikan kepada kami (Komisi D), ada beberapa masyarakat yang memang meminta (ganti rugi) tinggi," ujar Ida.

Selain itu, ada warga yang juga memiliki surat tanah bermasalah sehingga harus selesai dalam sengketa surat tersebut.

Komisi D menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi berdasarkan nilai apraisal yang sudah ditentukan dan uang pembayaran dititipkan ke pengadilan negeri.

"Jadi proses pembangunan jalan, uangnya tetap bayar tapi dititipkan di pengadilan," kata Ida.

Namun, Ida mengatakan bahwa sistem konsinyasi itu adalah jalan terakhir.

Baca juga: Saat Pemprov DKI Sebut Gerebek Lumpur Sama dengan Normalisasi Sungai, Kenapa Harus Dibedakan?

 

Dia tetap meminta agar Pemprov DKI bisa membujuk masyarakat dengan komunikasi yang baik.

Khususnya kepada Gubernur DKI Anies Baswedan yang dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi.

"Yang penting komunikasi dengan masyarakat ini benar-benar bagus dan masyarakat mengerti," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com