Jabodetabek Mulai Kewalahan, Minta Status PPKM Ditingkatkan hingga Tabrak Aturan

Sama dengan Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor juga sudah menghentikan total proses PTM untuk sementara waktu demi mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Tangerang, Bogor dan Bekasi Setop PTM, Langgar SKB 4 Menteri demi Keselamatan Siswa

Perlukah Pembatasan Lebih Ketat Diterapkan?

Epidemilog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai pemerintah pusat sampai saat ini belum mau meningkatkan status PPKM di wilayah Jabodetabek karena sejumlah faktor, salah satunya terkait kondisi perekonomian. 

Pembatasan sosial yang lebih ketat akan membuat kondisi rakyat semakin sulit. Di sisi lain, pemerintah juga ia nilai tak lagi mampu untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak pembatasan.

"Kecuali kalau semuanya dapat bantuan (boleh saja PPKM diperketat). Sudah tahun kesekian, negara mana punya duit," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/2/2022).

Baca juga: Indonesia Masuki Gelombang Ketiga, Kasus Aktif Meroket Tembus 140.000

Pandu juga menilai memperketat pembatasan saat ini sudah sangat terlambat karena penularan di masyarakat sudah terlanjur masif. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan yang paling tepat saat ini adalah terus mengebut proses vaksinasi agar penularan tidak berakibat fatal.

"Kalau yang sudah vaksin tertular kan gejalanya cendrung ringan dan bisa isolasi mandiri di rumah," katanya.

Dengan begitu, rumah sakit bisa fokus pada pasien dengan gejala berat seperti lansia atau pemilik penyakit komorbid yang tak bisa divaksinasi.

"Saat ini kita tidak perlu panik melihat angka penularan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya menekan agar kematian sedikit mungkin," kata dia. 

Baca juga: Kemenkes: Jumlah Pasien Covid-19 di RS Masih Rendah meski Kasus Harian Tinggi