PPKM Jabodetabek Belum Naik Level, Epidemiolog: Negara Tak Punya Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemilog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai wajar pemerintah pusat belum mau meningkatkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jabodetabek meski kasus Covid-19 terus melonjak.

Ia menilai, ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah pusat enggan melakukan pembatasan yang lebih ketat, salah satunya terkait kondisi perekonomian.

Pembatasan yang lebih ketat akan membuat kondisi rakyat semakin sulit. Di sisi lain, pemerintah juga ia nilai tak lagi mampu untuk memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak pembatasan.

"Kecuali kalau semuanya dapat bantuan (boleh saja PPKM diperketat). Sudah tahun kesekian, negara mana punya uang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/2/2022).

Baca juga: Jabodetabek Mulai Kewalahan, Minta Status PPKM Ditingkatkan hingga Tabrak Aturan

Untuk diketahui, saat ini semua kota di wilayah aglomerasi Jabodetabek berstatus PPKM Level 2. Dengan status itu, masing-masing Pemkot bisa menerapkan penetapan sesuai yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Namun, pembatasan yang dilakukan saat ini dirasa sudah tak efektif lagi untuk menekan atau bahkan memperlambat laju penularan di masyarakat.

Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Depok pun menuntut ada kenaikan status level PPKM.

Baca juga: Setelah Depok, Kini Giliran DKI Minta Level PPKM Ditingkatkan

Daerah lain seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor justru terang-terangan melanggar aturan pemerintah pusat terkait pembelajaran tatap muka.

Namun Pandu menilai memperketat pembatasan saat ini sudah sangat terlambat karena penularan Covid-19 di masyarakat sudah terlanjur masif.

Ia juga tak yakin masyarakat akan menuruti aturan pembatasan jika tanpa diimbangi oleh pemberian bantuan sosial.

"Kalau warga yang tidak bisa WFH (work from home) kan dia mau tidak mau juga akan keluar rumah untuk mencari nafkah," katanya.

Baca juga: Survei: Warga Yakin Jakarta Lebih Baik Setelah Tak Jadi Ibu Kota Negara

Oleh karena itu, ia menilai pendekatan yang paling tepat saat ini adalah terus mengebut proses vaksinasi agar penularan Covid-19 tidak berakibat fatal.

"Kalau yang sudah vaksin tertular kan gejalanya cendrung ringan dan bisa isolasi mandiri di rumah," katanya.

Dengan begitu, rumah sakit bisa fokus pada pasien dengan gejala berat seperti lansia atau pemilik penyakit komorbid yang tak bisa divaksinasi.

"Saat ini kita tidak perlu panik melihat angka penularan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya menekan agar kematian sedikit mungkin," kata dia.

Baca juga: Pemilik Kos di Palmerah Duduk Santai Saat Polisi Razia Narkoba: Sudah Enggak Kaget Lagi