Anies Didesak Cabut Pergub DKI Era Ahok yang Dianggap Legalkan Penggusuran

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Desakan itu disampaikan Koordinator KRMP Charlie Albajili di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/2/2022).

"Kenapa peraturan tersebut harus dicabut? Karena peraturan tersebut melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar HAM (hak asasi manusia). Di sana ada legalitas bahwa TNI, aparat yang tidak berwenang dapat terlibat dalam penggusuran," kata Charlie kepada pewarta.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Sunter Agung Melonjak dari 400 Jadi 1.000 dalam 2 Pekan, Lurah Ungkap Penyebabnya

Charlie menilai, banyak Undang-Undang yang dilanggar dalam Pergub itu, salah satunya prosedur penggusuran tanpa adanya musyawarah.

"Tanpa ada solusi mufakat dan tanpa pembuktian di proses peradilan," ujar Charlie.

Charlie mengatakan, Pergub itu memang dibuat gubernur sebelum Anies, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Anies juga ikut menggunakan Pergub itu untuk proses penggusuran.

Contohnya, dalam kasus Pancoran Gang Buntu II, Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur, serta Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Selatan.

"Jadi walaupun pergub ini dibentuk oleh Pemprov sebelumnya, fakta bahwa ini dibiarkan berlaku sebenarnya itu sudah menunjukkan kontra produktif terhadap nilai tersebut (HAM)," kata Charlie.

Baca juga: Lurah Sunter Agung Akan Menganalisis Data Lonjakan 1.140 Kasus Covid-19

"Koalisi sudah menyampaikan, kalau tuntutan tidak dikabulkan, tentu tadi solidaritas masyarakat akan menggelar aksi di Balai Kota," tutur dia.