Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Kedelai Naik, Fraksi PDI-P DPRD DKI Akan Panggil BUMD Pangan

Kompas.com - 23/02/2022, 17:33 WIB
Sania Mashabi,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga khususnya kedelai di DKI Jakarta.

"Untuk khusus DKI tentunya kita dalam waktu dekat kita akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Temui Fraksi PDI-P DPRD DKI Bahas Kenaikan Harga Kedelai

Gembong mengatakan, pihaknya juga sudah mendengarkan keluhan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta.

Ia akan menindaklanjuti keluhan tersebut ke DPR RI dan juga pihak pemerintah pusat.

"Keluhannya sudah kita terima kemudian kami akan mencoba menindaklanjuti dan berkoodinasi tentunya dengan teman teman DPR RI karena ini bukan skupnya DKI Jakarta saja, sudah nasional," kata Gembong.

Adapun langkah yang ditempuh antara lain dengan mendorong stabilitas harga dan adanya subsidi kedelai untuk membuat harga jadi stabil.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menerima perwakilan Puskopti DKI Jakarta.

Baca juga: Kala Ratusan Perajin Tempe di Depok Lontarkan Ancaman dan Tuntut Harga Kedelai Distabilkan

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Puskopti Hedy Kuswanto mengadukan harga kedelai yang semakin mahal.

"Yang diaduin terkait dengan masalah bahan baku kedelai karena sudah dirasakan bahan baku kedelai ini sudah lama naik terus dari sebelum bulan 10 tahun 2021. Sampai sekarang sampai tembus harga Rp 11.300 itu per kilo," kata Hedy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Hedy ingin ada kestabilan harga kedelai yang saat ini semakin menanjak. Kestabilan harga itu, kata dia, bisa didapatkan melalui bantuan Bulog.

Sementara apabila harga diatur oleh pihak swasta akan menyebabkan terus munculnya kenaikan harga.

"Kalau diserahkan ke swasta dari 1998 pasca orde baru, sampai sekarang itu swasta murni yang pegang. Kenapa pemerintah enggak ikut masalah atau ngurusi masalah ini? Sehingga ya semaunya sendiri," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com