Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsep Anies "Air Hujan Masuk Tanah" Diterapkan di IKN, Begini Nasib Sumur Resapan di Jakarta

Kompas.com - 25/02/2022, 07:30 WIB
Ihsanuddin

Editor

Maka setelah resmi terpilih dan menjabat, Anies pun mencoba merealisasikan janji kampanye itu dengan membangun sebanyak-banyaknya sumur resapan guna mengalirkan air hujan ke tanah.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Tak tanggung-tanggung, Anies bahkan menargetkan bahwa Jakarta harus memiliki 1.150.242 titik sumur resapan. 

Per 9 November 2021, sumur resapan yang digadang-gadang bisa menjadi solusi penanganan banjir Jakarta baru terealisasi sebanyak 16.035 titik.

Angka itu baru sekitar 1 persen dari target pembangunan, tapi sudah menelan anggaran Rp 411 miliar tahun 2021.

Baru satu persen berjalan, sumur resapan sudah menuai polemik di tengah masyarakat.

Baca juga: Menyangsikan Manfaat Sumur Resapan, Bikin Jalan Rusak, sedangkan Banjir Tetap Lama Surut

Pasalnya, titik pembangunan sumur resapan dinilai tidak efektif menyerap genangan air saat hujan. Misalnya pembangunan sumur resapan yang ada di samping Kanal Banjir Timur (KBT).

Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan merasa aneh dengan pembangunan tersebut. Letak sumur resapan dinilai tidak efektif karena berdekatan dengan KBT.

Semestinya air hujan yang menggenang bisa langsung disalurkan ke KBT, bukan malah ditampung di tempat yang sudah jenuh dengan jalur air.

"Ini tidak efektif, karena 'jaka sembung' enggak nyambung," kata Tigor.

Baca juga: PDI-P DKI Sebut Sumur Resapan Program Unggulan Anies Terbukti Gagal Atasi Banjir Jakarta

 

Masalah lain muncul pada pembangunan sumur resapan di badan jalan. Pembangunan sumur resapan terlihat berada di sebagian Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pembangunan sumur resapan tersebut dikritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut proyek itu merusak jalan.

"Sekarang jalan di Jakarta sudah tidak rata karena banyak sumur resapan yang sekarang diprotes," kata Agus.

Baca juga: Sempat Mangkrak, Sumur Resapan di Rusun Bidara Cina Kini Sudah Rapi dan Dicor, Warga Lega

Setelah ramai diperbincangkan publik, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan kontraktor pembuat sumur resapan kembali meratakan sumur resapan dengan aspal, kemudian dilubangi untuk tempat aliran air.

 

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai ada kesalahan perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Titik sumur resapan yang dibuat, ujar Ida, terkesan asal-asalan dan tidak matang.

"Ini kesalahan perencanaan pembuatan titik sumur resapan," kata Ida, Minggu (5/12/2021).

Baca juga: DPRD Coret Anggaran Sumur Resapan Anies di 2022, Wagub DKI: Program Pengendalian Banjir Ada Banyak...

Dia menyebut, apabila sudah ada rencana pembangunan di titik tertentu, tidak mungkin ada proses tambal sulam seperti yang terjadi di Jalan Lebak Bulus III.

 

Karena justru menimbulkan masalah, DPRD DKI pun akhirnya mencoret anggaran pembangunan sumur resapan untuk tahun 2022 sebesar 122 Miliar. 

DPRD akan melihat terlebih dulu apakah sumur resapan yang sudah dibangun terbukti efektif mengatasi banjir dalam waktu satu tahun ini.

"2022 tidak kita anggarkan. Kalau memang hasilnya bagus kajiannya kita anggarkan kembali. Kalau memang tidak, ya tidak perlu kita anggarkan lagi," kata Ida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Dua Begal Motor di Bekasi Terancam Pidana 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Pakai Pelat Palsu TNI, Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Cerita Warga 'Numpang' KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

Megapolitan
Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Gerindra Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Jadi Pendaftar Pertama

Megapolitan
Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Heru Budi: Normalisasi Ciliwung Masuk Tahap Pembayaran Pembebasan Lahan

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap di Tol

Megapolitan
Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Dua Kecamatan di Jaksel Nol Kasus DBD, Dinkes: Berkat PSN dan Pengasapan

Megapolitan
Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Gerindra Buka Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Bogor Tanpa Syarat Khusus

Megapolitan
Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Kronologi Remaja Dianiaya Mantan Sang Pacar hingga Luka-luka di Koja

Megapolitan
Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Jadi Tukang Ojek Sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bakar Bisa Bikin Rumah dan Biayai Sekolah Anak hingga Sarjana

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Naik, Pedagang: Mungkin Belum Masa Panen

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Polisi Tangkap Pembegal Motor Warga yang Sedang Cari Makan Sahur di Bekasi

Megapolitan
Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Tertipu Program Beasiswa S3 di Filipina, Korban Temukan Berbagai Kejanggalan

Megapolitan
Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Heru Budi Minta Kadis dan Kasudin Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas oleh ASN

Megapolitan
Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Usai Dicopot, Pejabat Dishub DKI yang Pakai Mobil Dinas ke Puncak Tak Dapat Tunjangan Kinerja

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com