Pemprov DKI Pastikan Normalisasi Sungai Ciliwung Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal memastikan bahawa normalisasi Sungai Ciliwung tetap berjalan.

"Ya itu (normalisasi) tetap jalan," ucap Yusmada saat ditemui usai rapat kerja bersama DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Yusmada mengatakan, normalisasi kini berfokus pada daerah terdampak banjir, bukan lagi pada panjang target yang harus dikerjakan, yakni 33 kilometer.

Itulah sebabnya, pendekatan Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR melanjutkan normalisasi pada tempat-tempat yang rawan saja.

Baca juga: Pemprov DKI Samakan Gerebek Lumpur dengan Normalisasi Sungai, Dinilai untuk Tutupi Kegagalan Tangani Banjir

"Pendekatannya bukan sepanjang itu. Pendekatannya kalau Kementerian PUPR itu spot daerah potensi daerah kritis itu, tujuh kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu," tutur dia.

Yusmada menyebut pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sedang berjalan di tujuh kelurahan dengan dua kelurahan sudah selesai dilakukan pembebasan di tahun 2021.

Tujuh kelurahan tersebut yaitu Cawang, Rawajati yang sudah selesai, dan akan datang adalah kelurahan Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina dan Kampung Melayu.

Baca juga: Normalisasi Sungai Mandek, Anies Diminta Temui Warga untuk Selesaikan Pembebasan Lahan

"Tadi saya laporkan yang di Cawang kita bebaskan, kita mulai (normalisasi) dengan Kementerian PUPR," tutur Yusmada.

Yusmada juga menjelaskan, kendala normalisasi Sungai Ciliwung masih sama dari tahun ke tahun, yaitu proses administrasi.

Banyak warga yang berkeberatan lahannya digunakan untuk normalisasi membuat proyek penanganan banjir Jakarta tersebut berjalan lambat.

"Kendalanya soal administrasi, banyak yang keberatan itu kan butuh waktu, butuh proses," ujar Yusmada.

Baca juga: Saat Anies Tak Serius Laksanakan Normalisasi Sungai, Ketua DPRD: Takut Disebut Tukang Gusur

Untuk diketahui, proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proyek penanggulangan banjir yang dicetuskan di masa Gubernur Fauzi Bowo, saat banjir besar Jakarta pada 2012.

Normalisasi kemudian mulai dieksekusi pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Normalisasi dengan target 33 kilometer berhasil dikerjakan sepanjang 16 kilometer.

Jakarta berganti pemimpin, masa Gubernur Anies Baswedan normalisasi tak berjalan dan belum ada penambahan panjang proyek yang dimulai dari tahun 2013 itu.