Nasib Proyek Normalisasi Ciliwung di Era Anies, Empat Tahun Mandek, Kini Berubah Target

JAKARTA, KOMPAS.com - Mega proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang membelah Ibu Kota Jakarta akhirnya kembali dilanjutkan setelah 4 tahun mandek di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Normalisasi yang memiliki target mengembalikan kapasitas Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer itu dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan di beberapa titik tertentu.

Sebagai informasi, meski dicetuskan oleh Fauzi Bowo, pengerjaan normalisasi pertama kali dieksekusi oleh Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purna atau Ahok.

Ahok telah menuntaskan normalisasi sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dan pembangunan terhenti selama empat tahun di masa kepemimpinan Anies.

Baca juga: Riwayat Normalisasi Ciliwung: Dikebut Jokowi-Ahok, Baru Dilanjutkan Anies Jelang Lengser

Dalam pengerjaan proyek normalisasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak sendiri. Pemprov DKI dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

BBWSCC bersama Kementerian PUPR memiliki tugas untuk membangun konstruksi normalisasi seperti pemasangan sheet pile dan betonisasi.

Pembangunan tersebut terkendala, lantaran pekerjaan pembebasan lahan pembangunan yang menjadi tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak kunjung selesai.

Namun Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengatakan di tahun 2021 sudah ada lahan yang berhasil dibebaskan untuk proyek normalisasi.

Salah satunya di wilayah terdampak di kelurahan Cawang, Jakarta Selatan dan Rawajati, Jakarta Selatan.

Baca juga: 4 Tahun Mandek, Normalisasi Ciliwung Kini Dilanjutkan Hanya di Daerah Terdampak Banjir

"Ya itu (normalisasi) tetap jalan," kata Yusmada saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2022).

Target berubah dari panjang pembangunan menjadi titik rawan

Meski tetap berjalan, ada perubahan target pembangunan normalisasi sungai Ciliwung yang diungkapkan Yusmada.

Dulu target normalisasi Ciliwung dihitung dengan angka 33 kilometer dengan proses pengerjaan sudah mencapai 16 kilometer. Artinya ada 17 kilometer lagi yang harus dibebaskan.

Namun Yusmada menyebut, normalisasi kali ini tidak menghitung angka panjang pengerjaan, melainkan melakukan pembangunan di daerah rawan banjir saja.

"Pendekatannya bukan sepanjang itu. Pendekatannya kalau Kementerian PUPR itu spot daerah potensi daerah kritis (banjir) itu, tujuh kelurahan yang menjadi prioritas," kata Yusmada.

Baca juga: Kecolongan 38 STNK dan BPBK Setelah Kaca Mobil Dipecah, Pria Ini Sempat Dioper-oper Saat Lapor Polisi

Tujuh kelurahan yang menjadi prioritas normalisasi tersebut adalah Cawang, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina dan Kampung Melayu.

Dari tujuh yang disebutkan Yusmada, baru ada dua wilayah yang dia sebut sudah menjalani proses pembebasan tanah.

Sisanya di lima kelurahan yang disebut masih belum terealisasi. Dia berharap, tahun 2022 bisa menjadi tahun keberhasilan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir tersebut.

Masalah administrasi dan mafia tanah

Tahun ke tahun, proses normalisasi sungai di Jakarta tak terlepas dari konflik kepemilikan tanah di daerah bantaran sungai.

Konflik tersebut pernah terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Ahok. Saat itu, Ahok kesulitan melakukan penggusuran pemukiman warga yang terdampak proyek normalisasi tersebut.

Hal yang sama dirasakan anak buah Anies. Yusmada mengatakan, kendala pembebasan lahan seringkali mengalami kebuntuan saat proses administrasi.

Baca juga: Dinilai Tak Efektif Cegah Banjir Jakarta, Sumur Resapan ala Anies Malah Akan Digunakan di IKN

"Kendalanya soal administrasi, banyak yang keberatan itu kan butuh waktu," ucap dia.

Dia juga meminta warga agar tidak percaya dengan ucapan mafia tanah. Apabila warga meminta ganti kerugian, Yusmada menyarankan agar warga langsung mendatangi panitia pembebasan lahan dari Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, Yusmada juga menyebut tidak menutup kemungkinan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan langkah konsinyasi untuk pembayaran ganti rugi apabila warga tetap ngotot tidak ingin tanahnya dibebaskan.

Namun konsinyasi merupakan pilihan terakhir Pemprov DKI Jakarta.

"Saat ini kita dialog dulu, itu langkah paling akhir," ucap dia.