JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung menyentil Presiden Joko Widodo yang dia sebut mengintip grup WhatsApp Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Rocky menyebut grup WhatsApp itu berisi diskusi soal ibu kota negara (IKN).
Sentilan itu dikeluarkan Rocky dalam lanjutan sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022). Rocky dihadirkan sebagai ahli meringankan terdakwa.
Awalnya, Rocky menganalogikan WhatsApp sebagai sebuah ruang diskusi berbagai macam topik.
Baca juga: Sidang Kasus Terorisme, Rocky Gerung Dihadirkan sebagai Ahli oleh Munarman
Rocky mengatakan, siapapun yang mendiskusikan soal khilafah di WhatsApp tidak menjadi soal, termasuk ketika dilakukan oleh Munarman.
"Jadi kalau orang diskusi tentang khilafah di WA grup itu diskusi, enggak ada soal. Yang nggak boleh diintip sebetulnya. Karena itu diskusi eksklusif, orang mau belajar," ujar Rocky.
Rocky kemudian menyentil Presiden Jokowi.
"Jangan seperti Pak Jokowi, ngintip WA grup ibu-ibu, emak-emak TNI, kan enggak bagus, gitu. Tidak sopan," kata Rocky.
Secara terpisah, kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengambil inti pernyataan Rocky itu.
Baca juga: Jokowi Geram Grup WhatsApp TNI Bahas Tolak IKN, KSAD: Jangan Ada yang Aneh-aneh!
"Itu (IKN) kan jadi perdebatan, pro dan kontra. Ketika orang ditutup kanalnya untuk itu, lalu bagaimana ruang demokrasi di Republik ini? Jadi diskusi itu boleh-boleh saja, asal tidak mengarah ke tindak pidana. Itu yang tadi saya tangkap dari Rocky Gerung," ujar Aziz.
Terkini, Presiden Jokowi mengingatkan soal kesetiaan tentara yang harus tegak lurus dengan atasan.
Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di Rapim TNI Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Awalnya, Jokowi mencontohkan bahwa ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, diantaranya soal pembangunan IKN, yang diperdebatkan dalam sebuah grup percakapan WhatsApp.
"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi.
"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," lanjutnya.