JAKARTA, KOMPAS.com -Munarman, terdakwa kasus dugaan terorisme membawa pengamat politik Rocky Gerung sebagai ahli dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (2/3/2022).
Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengungkapkan, pihaknya menghadirkan Rocky sebagai ahli karena mantan dosen Universitas Indonesia itu ahli di bidang filsafat hukum.
"Dia (Rocky) juga banyak memperhatikan soal terorisme," ujar Aziz di PN Jakarta Timur, Rabu ini.
Aziz juga menyebutkan, Rocky memiliki latar belakang psikologi tentang kejahatan.
Baca juga: Dalam Sidang Munarman, Rocky Gerung Sentil Jokowi yang Intip Grup WA TNI soal Tolak IKN
"Dia juga sering mengisi pelatihan mengenai psikologi dan filsafat, lebih ke praktik," kata Aziz.
Dalam persidangan, Rocky Gerung menuturkan pendapatnya tentang jalannya diskusi di sebuah forum.
Awalnya, Rocky menganalogikan WhatsApp sebagai sebuah ruang diskusi berbagai macam topik.
Rocky mengatakan, siapapun yang mendiskusikan soal khilafah di WhatsApp tidak menjadi soal, termasuk ketika dilakukan oleh Munarman.
"Jadi kalau orang diskusi tentang khilafah di WA grup itu diskusi, enggak ada soal. Yang nggak boleh diintip sebetulnya. Karena itu diskusi eksklusif, orang mau belajar," ujar Rocky.
Baca juga: Sidang Kasus Terorisme, Rocky Gerung Dihadirkan sebagai Ahli oleh Munarman
Rocky kemudian menyentil Presiden Joko Widodo yang dia sebut mengintip grup WhatsApp Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Rocky menyebut grup WhatsApp itu berisi diskusi soal ibu kota negara (IKN).
"Jangan seperti Pak Jokowi, ngintip WA grup ibu-ibu, emak-emak TNI, kan enggak bagus, gitu. Tidak sopan," kata Rocky.
Di sisi lain, Aziz Yanuar, mengambil inti pernyataan Rocky itu.
"Itu (IKN) kan jadi perdebatan, pro dan kontra. Ketika orang ditutup kanalnya untuk itu, lalu bagaimana ruang demokrasi di Republik ini? Jadi diskusi itu boleh-boleh saja, asal tidak mengarah ke tindak pidana. Itu yang tadi saya tangkap dari Rocky Gerung," ujar Aziz.
Adapun, sindiran Rocky merujuk pada sambutan Jokowi dalam Rapim TNI Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022). Awalnya, Jokowi mencontohkan bahwa ada sebuah kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, di antaranya soal pembangunan IKN, yang diperdebatkan dalam sebuah grup percakapan WhatsApp.