Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS METRO

KSOP Marunda Minta Perusahaan di Wilayahnya Tak Cemari Lingkungan

Kompas.com - 04/03/2022, 13:47 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Isa Amsyari mengingatkan sejumlah perusahaan di sekitar wilayah Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan.

Oleh karenanya, dia meminta perusahaan-perusahaan tersebut menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal).

Isa menerangkan, pihaknya sudah bertemu sejumlah pihak di ring satu serta warga Marunda Pulo. Mereka mengeluhkan adanya limbah polusi batu bara.

“Dari laporan warga yang paling potensi terbesar adalah cerobong asap pembakaran batu bara,” kata Isa, dikutip dari keterangan pers resminya, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: 2 Kelompok Pelajar Tawuran Saat Sama-sama Cari Musuh di Marunda, 1 Orang Kena Bacok

Dia melanjutkan, pelabuhan bukan tempat industri, melainkan tempat aktivitas bongkar muat barang atau penumpang serta tempat menaruh barang sementara sebelum pengapalan atau sebelum dibawa truk pengangkut menuju pabrik pengolahan di luar pelabuhan.

Enggak ada pabrik (di pelabuhan), yang ada lapangan (tempat bongkar muat). Hal yang mengidentifikasi itu adalah warga di sekitar pelabuhan yang memperhatikan. Pabrik (diduga mencemari udara) itu adanya di luar pelabuhan,” ujarnya.

Dengan adanya kondisi itu, Isa berjanji untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan warga. Sebab, pelabuhan memiliki aturan main aktivitas bongkar muat dan perusahaan wajib menunjukkan Amdal masing-masing.

“Kalau belum ada Amdal ya akan diberi sanksi tidak bisa bongkar muat di pelabuhan,” tutur putra dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tersebut.

Baca juga: Lampaui Target PNBP 121 Persen, KSOP Marunda Terus Perkuat Layanan Pelabuhan

Untuk menegaskan komitmen tersebut, KSOP sebelumnya telah mengundang sejumlah perusahaan yang beraktivitas di Pelabuhan Marunda.

Isa mengatakan, pihaknya sebagai regulator pun meminta semua perusahaan yang ada di kawasan Marunda untuk berkomitmen tidak mencemari lingkungan.

"Kewajiban mereka menjaga lingkungan dalam aktivitasnya agar tetap memperhatikan udara jangan sampai tercemar, itu kami mintakan komitmennya," kata Isa.

Selain itu, KSOP juga mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menyediakan alat ukur kualitas udara di wilayah Marunda.

“Kami juga sepakat diadakan klinik kesehatan bagi masyarakat Marunda. Selain agar keluhan masyarakat cepat ditangani, (klinik) bisa menjadi alat ukur analisa medis bagi warga yang berobat,” tuturnya.

Baca juga: Jalan Akses Marunda yang Rusak dan Bahayakan Pengendara Akan Diperbaiki

Keluhan warga

Masalah pencemaran lingkungan saat ini tengah membayangi aktivitas di Pelabuhan Marunda. Masyarakat sekitar pun berulang kali melakukan sejumlah gerakan untuk menentang perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di sekitar wilayah Marunda.

Salah satu warga Marunda Pulo bernama Ade Aqil mengaku, pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran batu bara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pasca-Lebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Pasca-Lebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 Per Kilogram

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com