Pembangunan Sirkuit Formula E Capai 52 Persen, Anggaran Membengkak Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Progres pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara sudah mencapai 52 persen. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada awal April 2022. Jadwal ini molor dari target sebelumnya, yakni akhir Maret, karena kendala cuaca.

Selain itu, anggaran pembangunan sirkuit bertambah Rp 10 miliar. Anggaran pembangunan sirkuit awalnya sebesar Rp 50,1 miliar, namun kini membengkak jadi Rp 60 miliar.

"(Rp 60 miliar khusus) treknya. Jadi saya tidak masuk dalam penonton, grand stand-nya penonton, tribun itu enggak masuk," kata penanggung Jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, di kawasan Ancol, Minggu (6/3/2022).

Baca juga: Pembengkakan Anggaran Pembangunan Sirkuit Formula E Dikritik

Ari menjelaskan, anggaran bertambah karena ada proses pengerjaan sirkuit yang tidak terhitung dalam anggaran awal. Salah satunya, proses pengerasan tanah untuk mulai membangun sirkuit.

"Ada pekerjaan yang bisa dilihat, di-seen. Ada yang unseen. Misal di dalam tanah ini ada tanah lunak berapa meter, lunaknya seperti apa," ujar dia.

"Itu kan unseen. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang unseen itu, waktunya tidak sebentar. Mungkin bisa enam bulan untuk melakukan penyelidikan," ucapnya.

Sirkuit permanen

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto mengatakan bahwa sirkuit Formula E akan bersifat permanen.

Hal itu ia katakan usai memantau progres pembangunan sirkuit Formula E bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/3/2022).

"Grand stand-nya (sirkuit Formula E) tetap permanen," kata Widi.

Baca juga: Jakpro Tegaskan Sirkuit Formula E di Ancol Bersifat Permanen

Widi menjelaskan, sirkuit Formula E bersifat permanen, tetapi termasuk dalam golongan street circuit. Sehingga, sirkuit bisa digunakan kembali setelah ajang Formula E.

Pihak Formula E Operation (FEO) juga sudah menawarkan empat acara selain Formula E. Namun, Widi tidak menjelaskan lebih lanjut apa empat acara yang disebut berskala internasional itu.

"Itu baru ditawarkan oleh mereka. Belum kita setujui, FEO-nya tawarkan empat lagi ke kita setelah Formula E," ujar dia.

Belum ada sponsor

Terkait sponsor Formula E, Widi mengatakan pihaknya akan mengumumkan dalam waktu dekat.

Saat ini pihak pendukung acara belum dapat dipastikan. Sebab, Jakpro harus berkoordinasi dengan FEO dalam pembahasan mengenai sponsor.

"Belum ada yang fixed (sponsor), cuma kita segera umumkan dalam waktu dekat. Dalam pembahasan sekarang," kata Widi.

”Jangan-jangan ada sponsor dari mereka dan itu dilarang oleh mereka tidak boleh. Kita koordinasikan dengan FEO,” kata dia.

Baca juga: Progres Sirkuit Formula E Sudah 52 Persen, Jakpro Segera Umumkan Sponsor

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sempat mendesak agar Jakpro segera mengumumkan pihak sponsor ajang Formula E.

Menurut Gembong, hingga saat ini anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Formula E, termasuk pembangunan sirkuit merupakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) milik Pemprov DKI, tanpa ada pelibatan swasta.

"Sampai hari ini sampai detik ini semua pakai APBD. Karena apa, pertama belum ada sponsor yang bergabung dengan Jakpro. Kalau memang sudah ada tolong declare dong," kata Gembong, saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Gembong menilai, kepastian soal sponsor sangat penting untuk memastikan tak ada lagi APBD yang digunakan untuk penyelenggaraan Formula E.

Politisi PDI-P ini juga mengaku curiga dengan kontraktor yang dipilih PT Jakpro untuk membangun sirkuit yaitu Jaya Konstruksi.

Baca juga: Jakpro Didesak Umumkan Pihak Sponsor Formula E Jakarta

Sebab, Jaya Konstruksi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI yaitu Pembangunan Jaya Ancol.

"Jangan-jangan kemungkinan semua tidak bayar. Misalnya pembangunan sirkuit yang Rp 50 sekian miliar itu Jakon (Jaya Konstruksi) enggak dibayar, 'ya sudah pakai duitmu', bisa saja seperti itu," kata Gembong.

Padahal, menurut Gembong, BUMD DKI merupakan aset terpisah dari Pemprov DKI yang dimodali dari APBD milik Pemprov DKI.

Itu sebabnya dia mendesak agar Jakpro segera memberikan informasi siapa saja pihak swasta yang bergabung dalam ajang balap mobil listrik itu.

"Kalau memang sudah ada sponsor silakan Jakpro declare biar rakyat tahu ternyata Jakpro bisa menggandeng swasta," tutur Gembong.